"Kita usulkan untuk ditambah menjadi Rp500 ribu per guru perbulan," kata Mu'ti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 September 2025.
Terkait jumlah guru honorer penerima akan kembali dikoordinasikan dengan Komisi X DPR RI, termasuk Kementerian Keuangan. Mu'ti mengatakan tunjangan itu akan diimplementasikan bila disetujui oleh DPR RI.
"Untuk tahun depan ya mudah-mudahan itu bisa disetujui DPR usulan penambahan dari Rp300 ribu menjadi Rp500 ribu," ujar dia.
Sebelumnya, Kemendikdasmen memperoleh Rp55 triliun dalam anggaran pendidikan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Jumlah itu hanya 7 persen dari total anggaran pendidikan.
"Kemendikdasmen memperoleh anggaran sebesar Rp55 triliun atau sebesar 7 persen dari total anggaran pendidikan Rp 757,52 trilun," ujar Mu'ti dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DRP RI, Rabu, 3 September 2025.
| Baca juga: Kemendikdasmen Siapkan PIP untuk 18 Juta Siswa dan Tunjangan Bagi 798 Ribu Guru pada 2026 |
Usulan tambahan anggaran ini untuk mendukung banyak sekali program prioritas. Misalnya, perluasan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP).
"Usulan tambahan mencakup penyesuaian biaya PIP untuk SD, SMP serta perluasan PIP TK untuk pelakasanan wajib belajar 13 tahun," papar dia.
Penambahan anggaran juga untuk program tunjangan profesi guru non-ASN. Guru akan dibantu untuk penuntasan sertifikasi profesi pendidik.
"Sehingga berdampak pada pemberian tunjangan profesi guru non ASN di tahun 2026," ujar dia.
Ada juga program-program lain, seperti insentif guru, beasiswa prestasi, hingga program pendidikan dan penguatan karakter. Kemudian, pengembangan dan peningkatan kualitas rumah pendidikan melalui platform digital pendidikan.
"Hingga pengembangan talenta dan prestasi serta layanan pengawasan inspektorat, audit, revitalisasi pendidikan, dan lainnya," tutur Mu'ti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
