"Selama empat tahun ini kami FSGI bersikap harusnya enggak diterapkan secara nasional. Tapi dilihat dulu yang siap. Siap secara infrastruktur, siap secara anggaran pendidikan," kata Satriwan dalam diskusi daring yang digelar LBH Jakarta, Selasa, 21 Juli 2020.
Menurut Satriwan, salah satu masalah PPDB Zonasi adalah ketersediaan sekolah negeri yang tidak bisa menampung semua siswa alih jenjang, baik SMP maupun SMA. Pembenahan infrastukur atau jumlah sekolah baik SMP maupun SMA perlu dilakukan agar siswa yang ingin masuk ke sekolah negeri bisa tertampung.
Satriwan menambahkan, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah juga masih kecil. Itu terlihat dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD) alokasi anggaran untuk pendidikan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) ada yang dibawah 20 persen.
Baca: Lolos Seleksi Mandiri ITB, Siapkan Rp25 Juta Per Semester
"Bahkan saya menemukan, satu koma sekian persen, nah model daerah seperti ini belum bisa menerapkan PPDB (zonasi)," tuturnya.
Menurut Satriwan, PPDB zonasi ini tidak bisa diberlakukan secara nasional lantaran kondisi sekolah di setiap daerah berbeda. Makanya, ia menyarankan perlu adanya klasifikasi sekolah yang bisa melakukan PPDB Zonasi.
"Karena kondisi di NTT (Nusa Tenggara Timur), di Papua itu berbeda dengan di Jogja, Bandung. Demografinya juga berbeda, tetapi langsung nasional," ujarnya.
FSGI memang mendukung penuh PPDB Zonasi ini. Namun, ia melihat semangat agar anak tidak jauh ke sekolah ini mulai bergeser dengan perubahan aturan kuota zonasi menjadi 50 persen. "Saya melihat ada distorsi filosofi dari zonasi ini," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
