Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Ketimbang Tiadakan UKMPPD, Ini Saran Majelis Rektor 'Tambal' Kebutuhan Nakes

Pendidikan Pendidikan Tinggi Pendidikan Kedokteran Perguruan Tinggi
Ilham Pratama Putra • 19 Juli 2021 13:50
Jakarta: Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho mengatakan, usulan peniadaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) bukan ide tepat. Ada cara lain untuk menambal kebutuhan tenaga kesehatan guna penanganan covid-19.
 
Menurut Jamal, mereka yang belum menjalani atau lulus UKMPPD tak bisa dipaksakan terjun langung ke lapangan. Namun, perguruan tinggi bisa memberdayakan para calon dokter tersebut untuk menjalani proyek kemanusiaan.
 
"Bagaimana fakultas kesehatan-fakultas kesehatan mendesain project kemanusian sesuai yang diinginkan dalam penanganan covid-19 ini," kata Jamal kepada Medcom.id, Senin, 19 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Jamal, lewat proyek kemanusiaan itu bisa membantu tenaga kesehatan. Konsep ini juga telah didorong melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 
"Jadi Kampus Merdeka itu ada delapan aktivitas itu salah satunya project kemanusiaan. Project itu sebagai bentuk Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang perlu didorong," terangnya.
 
Menurutnya, memaksakan calon dokter yang belum lulus UKMPPD sangat berisiko. Jamal menyebut UKMPPD merupakan standar mutlak bagi seorang dokter yang akan turun ke lapangan.
 
Baca: Majelis Rektor Tak Sepakat Uji Kompetensi Dokter Ditiadakan
 
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengusulkan UKMPPD untuk mahasiswa lulusan fakultas kedokteran ditiadakan. Menurutnya, uji kompetesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter Pasal 36 ayat 1 bisa diabaikan sementara sebab dalam situasi darurat covid-19.
 
"Persyaratan adminitratif bisa sementara diabaikan karena memang saat ini kondisi sedang darurat. Justru dengan langsung turun ke lapangan menangani pasien mereka akan lebih teruji dengan berbagai kasus-kasus nyata selama pandemi," ujar Huda.
 
Sebanyak 3.500 mahasiswa fakultas kedokteran yang telah lulus disebut terganjal aturan ujian kompetensi untuk membantu penanganan covid-19. Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun diminta melakukan relaksasi terkait aturan uji kompetensi sehingga para mahasiswa kedokteran yang telah lulus bisa segera turun ke lapangan.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif