Sejak awal, Arifin mengaku ada keanehan di program yang berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud ini. Mulanya, kata dia, LP Ma'arif NU ditelepon untuk mengajukan proposal sebagai penerima POP, tepat dua hari sebelum jadwal pengajuan ditutup.
"Kami nyatakan, tidak bisa bikin proposal dengan berbagai macam syarat dalam waktu singkat, tapi kami diminta mengajukan saja, syarat-syarat menyusul," kata Arifin melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Juli 2020.
Pada 5 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan pengumuman melalui situs resminya kalau proposal LP Ma'arif NU ditolak. LP Ma'arif NU kemudian dihubungi lagi dan diminta melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan.
"Kami diminta pakai badan hukum sendiri, bukan badan hukum NU. Kami menolak dan kami jelaskan badan hukum kami NU," terangnya.
Setelah itu, kata dia, Kemendikbud meminta LP Ma'arif NU menyertakan surat kuasa dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). LP Ma'arif menolak karena sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, tidak memerlukan surat kuasa.
"Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya (kelengkapan syarat) di detik-detik terakhir," ujarnya.
Baca: Susul Muhammadiyah, NU Ikut Mundur dari Organisasi Penggerak
Rabu pagi, 22 Juli 2020, pihak Kemendikbud menghubungi dan meminta LP Ma'arif NU mengikuti rapat koordinasi terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Arifin mengaku heran, lantaran sebelumnya belum ada undangan resmi ataupun Surat Keputusan (SK) penetapan LP Ma'arif NU sebagai penerima POP.
"Dari sumber lain, kami dapat daftar penerima POP. Ternyata banyak sekali organisasi/yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima POP," ungkapnya.
Arifin mengatakan, LP Ma'arif NU sedang fokus menangani pelatihan ribuan kepala sekolah dan madrasah yang berada di bawah naungan lembaga itu. Sedangkan POP harus selesai akhir tahun ini.
Ia menegaskan, kendati LP Ma'arif NU tak ikut POP, pihaknya tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri. "Arahan dari Ketua Umum PBNU dan Ketua Bidang Pendidikan agar kami mundur dari POP dan fokus pada pelatihan kepala sekolah dan madrasah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
