Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Nadiem: Muryanto Amin Tidak Terbukti Melakukan Plagiat

Citra Larasati • 02 Februari 2021 09:23
Jakarta:  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menerbitkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 6169/MPK.A/KP/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021.  Surat itu tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika atas nama Dr Muryanto Amin S.sos., MSi dalam Kasus Pagiarisme
 
Dalam surat tersebut, Nadiem menimbang, bahwa berdasarkan telaah dan kajian komprehensif yang dilakukan oleh tim reviewer dari Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Semarang, diperoleh kesimpulan bahwa Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si tidak terbukti melakukan plagiat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 
Menurut Nadiem dalam surat yang ditandatanganinya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat cacat substansi dalam penerbitan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk kepastian hukum dan akuntabilitas penyelengaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara, perlu mencabut Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 82/UN5.1.R/SK/ KPM/2021 tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika atas nama Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si Dalam Kasus Plagiarisme," kata Nadiem dalam surat keputusan tersebut.
 
Baca juga:  Muryanto Resmi Dilantik Sebagai Rektor USU, Ini Pesan Kemendikbud
 
Mempertimbangkan hal yang tercantum di dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021. 
 
Keputusan ini mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).  Lalu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 
Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
 
Keempat, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203). Kelima, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242).
 
Keenam, Keputusan Presiden Nomor 113/ P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
 
Untuk itu Nadiem memutuskan dua hal untuk menetapkan Keputusan Mendikbud tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 tentang Penetapan Sanksi Pelanggara Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika atas nama Dr. Muryanto Amin S.Sos. M.Si dalam Kasus Plagiarisme.
 
Pertama, mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 tanggal 14 Januari 2021 tersebut. Kedua, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif