Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah seharusnya memeperhatikan pemerataan pendidikan.
"Pertama, yang paling utama adalah soal akses pendidikan. Jangan sampai ada left behind dalam pemenuhan right to education," kata Ubaid kepada Medcom.id, Rabu, 17 Agustus 2022.
Ubaid menuturkan kementerian bisa memulai dengan pendataan dan kebijakan afirmasi. Terutama, untuk kelompok yang selama ini masih terkendala akses pendidikan.
"Kedua, program pemerintah wajib belajar 12 tahun harus dituntaskan dan berbasis pada pemenuhan right to education yang berkualitas dan berkeadilan," tutur dia.
Ubaid menyebut kedua hal tersebut saat ini masih belum berjalan maksimal. Dia melihat pemberian afirmasi belum inklusif.
"Pemberian afirmasi belum dilakukan secara inklusif dan sementara program adalan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) masih banyak salah sasaran. Sedangkan, wajib belajar 12 tahun masih dalam bentuk janji-janji politik dan belum diimplementasikan di daerah-daerah," tutur dia.
Baca juga: P2G Sebut Pidato Presiden Tawarkan Optimisme di Dunia Pendidikan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News