Ilustrasi air. Medcom
Ilustrasi air. Medcom

KLHK Gandeng UGM Kaji Sistem Penguatan Ketersediaan Air di Indonesia

Atalya Puspa, Media Indonesia.com • 04 Januari 2023 17:11
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkaji sistem penguatan ketersediaan air di Indonesia. Kebijakan sumber daya air perlu diperkuat sesuai dengan UN Water Summit on Groundwater 2022 yang diselenggarakan pada 7-11 Desember 2022 di Paris.
 
"Pada tahap pertama, telah dilakukan diskusi untuk membahas ketersediaan air di ekosistem unik karst serta konsep pengeloalannya yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai atribut bentang alam, baik aspek geologi, stratigrafi, konfigurasi topografi, tanah, hingga aspek sosial kelembagaan," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dikutip dari laman Mediaindonesia.com, Rabu, 4 Januari 2023.  
 
Siti menjelaskan berdasarkan UN Water Summit, perlu penerapan integrated water resources management untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air, dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada pertemuan tersebut, Kementerian LHK memperoleh permanent seat di World Water Council yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dekan Fakultas Geografi UGM Danang Sri Hadmoko menyampaikan Indonesia memiliki potensi besar untuk pengelolaan air berkelanjutan melalui ekosistem karst. Dia menyebut nilai strategis ekosistem karst merupakan kawasan sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik, yang diperkirakan persediaan air sekitar 25 persen penduduk dunia bersumber dari karst.
 
Kawasan ini juga mempunyai sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pariwisata, penambangan bahan galian, dan penghasil sarang burung walet. "Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20 persen dari total luas wilayah," beber dia.
 
KLHK dan UGM akan bekerja sama lebih intensif untuk membahas empat agenda, yakni kebijakan sumber daya air berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan; pengelolaan sumber daya air berdasarkan konsep biosfer; pengelolaan sumber daya air di ekosistem basah gambut; pengelolaan dan pelestarian danau; serta penyiapan konsep ekonomi karbon di industri dengan menggunakan instrumen pemantauan di Proper sampai Feburari 2023.
 
Danang mengatakan kebijakan sumber daya air berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat terhadap sumber air. Baik kuantitas maupun kualitas air dengan berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya air bagi masyarakat, serta upaya perlindungan terhadap sumber daya lahan yang memproduksi sumber air.
 
Dia menyebut dalam pengelolaan sumber daya air, selain melalui pendekatan ekosistem lahan, daerah aliran sungai, cekungan air tanah, juga perlu didasarkan konsep biosfer yakni sumber daya air dipengaruhi kondisi atmosfer, tumbuhan, dan hewan.
 
Danang menilai pemerintah telah memiliki komitmen tinggi untuk pengelolaan ekosistem gambut, melalui tata air pada ekosistem gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
 
"Namun, potensi sumber daya air pada lahan gambut ini yang memiliki keterbatasan terkait dengan tingkat keasaman airnya, perlu dikaji dan dikembangkan kemanfaatan airnya dengan tetap mempertimbangkan tata air untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan," beber dia.
 
KLHK bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya juga telah menginisiasi pengelolaan terhadap 15 danau. Tentunya, ini perlu ditingkatkan upaya pengelolaan dan perlindungannya.
 
Sementara itu, terkait ekonomi karbon, pemerintah telah mengatur pajak karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
 
KLHK melalui Program PROPER telah melakukan pendataan kontribusi perusahaan untuk implementasi ekonomi karbon bagi industri. Salah satunya, dengan penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon.
 
Kerja sama ini diharapkan memperkuat kelembagaan Pusat Ilmu Kebumian Siti Nurbaya di Fakultas Geografi UGM. Sehingga, selain berperan sebagai Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana, pusat ilmu kebumian ini juga dapat menyedikan data teoretis, empiris, hingga praktis antara lain dalam pemetaan kondisi lingkungan, mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan isu perubahan iklim, pemanasan global, dan kebijakan sumberdaya air.
 
Data-data hasil penelitian dan kajian dari sivitas akademika diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi bagi pemeritah dan pemerintah daerah. Selain itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga diperlukan alur atau skema informasi kebutuhan isu-isu untuk penelitian dan kajian. Sehingga, akan menciptakan sinergi antara ruang lingkup penelitian dan kajian dengan pengembangan dan implementasi kebijakan.
 
Baca juga: Anita, Inovasi Bikinan Mahasiswa ITS Olah Air Laut Jadi Air Siap Minum

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING
social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif