Masalah PPDB Bisa Diadukan ke Sekber Ombudsman

Aturan Zonasi di Daerah Berpotensi Bermasalah karena Multi Tafsir

Ahmad Mustaqim 28 Juni 2018 15:44 WIB
PPDB 2018
Aturan Zonasi di Daerah Berpotensi Bermasalah karena Multi Tafsir
Peluncuran Sekretariat Bersama Posko Pengaduan PPDB di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Medcom.id-Ahmad Mustaqim
Yogyakarta:Orangtua atau wali murid bisa mengadukan masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD-SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta ke Sekretariat Bersama Posko Pengaduan PPDB di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. Posko ini merupakan gabungan dari ORI bersama Lembaga Ombudsman DIY, serta Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Hari Cahya mengatakan, salah satu masalah PPDB yang sangat bisa muncul di daerah yakni jalur zonasi. "Sebab, ada sejumlah sekolah yang menggunakan tafsir yang berbeda terkait zonasi," kata Hari saat peluncuran Sekretariat Bersama Pos Pengaduan PPDB di kantor perwakilan ORI, Yogyakarta, Kamis, 28 Juni 2018.


Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi juga mengatakan PPDB masih berpotensi terjadi masalah tahun ini. Menurut dia, lembaganya juga sudah menandatangani kerjasama dengan instansi Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan PPDB yang bersih.

"Jadi Sekretariat Bersama ini adalah gagasan bersama agar komitmen penyelenggara PPDB bisa kita kawal dengan baik," ujar Budhi

Aduan PPDB yang masuk di pos tersebut akan dibahas untuk dicarikan solusi bersama. Sebab, sejumlah wali murid terkadang mengadu ke ORI, LOD hingga Forpi. Aduan itu bisa disampaikan langsung ke Ombudsman RI Perwakilan DIY atau melalui SMS/WA 0811250088, ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta lewat SMS 08112741000; ataupun ke Forpi dengan nomor 081160661597.

"Sekretariat ini bisa menjadi titik kumpul bertukar informasi dalam menangani masalah. Kami akan ada koordinasi reguler dalam mendiskusikan masalah problematika PPDB," kata dia.

Baca: Dispensasi Sistem Zonasi, Daerah Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Meski setiap lembaga telah memiliki pos pengaduan, kata dia, sekretariat bersama itu bukan bertujuan menyeragamkan. "Masing-masing lembaga memiliki independensi. Ini sekretariat bersama dari masing-masing pos pengaduan, bukan menyeragamkan," ujar Budhi..

Wakil Ketua Bidang Pemerintahan LOD DIY, Sukiratnasari mengatakan lembaganya sudah mendapatkan aduan PPDB pada Mei lalu. Secara kelembagaan, ia mengaku sejumlah aduan sudah dikoordinasikan dengan dinas pendidikan untuk mencari soluasi.

"Kalau (aduan) masalahanya sama, bisa kami tindak lanjuti dengan langkah yang sama," kata dia.



(CEU)