Mendikbud, Muhadjir Efendy di UNK, Medcom.id/Citra Larasati.
Mendikbud, Muhadjir Efendy di UNK, Medcom.id/Citra Larasati.

Mendikbud Minta Masuk PTN Berdasarkan Akreditasi Sekolah Ditiadakan

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Citra Larasati • 24 Juni 2019 17:08
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Efendy meminta sistem pemberian kuota masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan status akreditasi sekolah agar dihapuskan. Menurutnya, sistem seleksi tersebut tidak sejalan dengan kebijakan sistem zonasi yang tengah gencar dilakukan Kemendikbud.
 
Muhadjir bahkan mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir terkait hal tersebut. "Saya sudah koordinasi dengan kemenristekdikti supaya pemberian kuota itu nanti sebaiknya ditiadakan," ungkap Muhadjir ditemui usai Pengukuhan Unifah Rosyidi sebagai Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
 
Muhadjir mengklaim, permintaannya tersebut disambut positif oleh Menristekdikti. "Menristek setuju," ungkap Muhadjir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seperti diberitakan sebelumnya,Sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau biasa disebut dengan jalur undangan menggunakan pertimbangan nilai rapor dan status akreditasi sekolah dalam penerimaan mahasiswa baru. Semakin tinggi status akreditasi sebuah sekolah, maka semakin banyak kuota yang diberikan untuk masuk PTN melalui jalur tersebut.
 
Hal ini bertentangan dengan kebijakan sistem zonasi yang diterapkan Kemendikbud dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan yang masuk tahun ketiga penerapannya ini justru bertujuan menghapus label sekolah favorit pada sekolah negeri.
 
Baca:SMAN 8 Masih Diburu, Karena Lulusannya Banyak Masuk PTN
 
Menurut Muhadjir, siswa tidak perlu sekolah jauh dari rumahnya hanya untuk mengejar sekolah favorit, Karena dengan sistem zonasi ini, nantinya semua sekolah akan sama berkualitasnya.
 
Sistem zonasi ini tidak hanya digunakan dalam PPDB, namun juga akan menjadi rujukan bagi perbaikan pendidikan nasional. Seperti perbaikan kualitas gurum redistribusi guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
 
Muhadjir menambahkan, bahwa kebijakan rotasi guru juga nantinya akan segera dilakukan dengan mengutamakan rotasi guru di dalam zona. "Paling mudah untuk diselesaikan itu ketimpangan di SD, karena guru mengajar tidak terkait bidang studi, multi subjek dan multi grade,"tutup Muhadjir.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif