Pelatihan ini kata Satriwan, tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sehingga semua guru bisa terakomodasi, lebih-lebih guru yang di daerah dan statusnya masih honorer atau kekinian disebut nonPNS.
"Kami meminta pemerintah termasuk pemerintah daerah ketika Work From Home (WFH) yang waktunya cukup panjang sebenarnya, bisa jadi inisiasi pemerintah termasuk pemerintah daerah melaksanakan pelatihan-pelatihan online bisa saja pemerintah provinsi, pemerintah Kota atau kabupaten sesuai otoritasnya," ujar Satriwan kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.
Untuk bentuknya, bisa berbasis mata pelajaran atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) ataupun berbasis wilayah. Karena itu FSGI mendorong adanya pelatihan guru secara daring digelar lebih banyak. Apalagi jika memang ada anggaran yang sudah dialokasikan untuk pelatihan.
"Untuk mengisi waktu juga, kan anggaran ada daripada anggaran belum terpakai bisa dianggarkan untuk pelatihan online," jelasnya.
Baca juga: FSGI: Sudah Sewajarnya Tunjangan Guru Disisihkan untuk Pelatihan
Dengan begitu tidak hanya guru yang diminta untuk menyisihkan Tunjangan Profesinya untuk ikut pelatihan. Tetapi pemerintah baik pusat maupun daerah juga menginisiasi pelatihan itu sendiri.
Satriwan mengungkapkan, bahwa sebenarnya guru mempunyai minat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensinya.
"Tidak hanya menyisihkan pulsa untuk pelatihan daring, tetapi justru negara pemerintah mengadakan pelatihan. Saya rasa kalau pemda pusat melakukan pelatihan online teman-teman guru baik yang sudah tersertifikasi maupun belum mau kok mengalokasikan uang, tidak harus dari uang sertifikasi, jadi mereka mau asal tadi inisiatif menggelar pelatihan juga ada," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
