Akan tetapi, Nadiem mengatakan bahwa SKB seragam ini tidak berlaku di Provinsi Aceh. Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap menggunakan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan daerah tersebut.
"Para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," kata Nadiem dalam Penandatanganan SKB 3 Menteri soal Pakaian Seragam Sekolah, Rabu, 3 Februari 2021.
Selain itu pemda dan sekolah tetap harus mengacu pada SKB Tiga Menteri tersebut. Jika masih ada peraturan daerah (perda) yang bernuansa intoleran, maka Nadiem memberi waktu 30 hari setelah SKB ditandatangani untuk menghapus perda tersebut.
Apabila tetap terjadi pelanggaran oleh pemda terhadap SKB ini, maka akan dikenakan sanksi tegas. Dalam hal ini gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota.
Baca juga: Langgar SKB Seragam Sekolah, Dana BOS Bakal Kena Getahnya
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bisa memberikan sanksi kepada gubernurnya. Sedangkan sanksi kepada sekolah akan ditangani oleh Kemendikbud dengan mengevaluasi pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga bantuan pemerintah lainnya.
"Tindak lanjut kasus pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) juga akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. "Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar surat keputusan bersama tiga kementerian ini," tutup Nadiem.
Adapun yang menandatangani SKB Tiga Menteri ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
