Literasi Masyarakat Indonesia Masih di Bawah Thailand

Literasi Tata Kelola Keuangan, Dongkrak Daya Awas Anggaran

28 Juni 2018 17:18 WIB
kemampuan literasi
Literasi Tata Kelola Keuangan, Dongkrak Daya Awas Anggaran
Peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Humas Kemenristekdikti/Ageng Prasetyo.
Jakarta:  Untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang berlokasi di lantai 1 kantor pusat BPK Jakarta.  Perpustakaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang tata kelola keuangan negara.

Perpustakaan yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar didampingi Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na'im menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku, dengan 17.410 judul buku, serta e-bookdan e-journal.


"Pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik, sehingga publik semakin cerdas dan dapat turut aktif mengawasi," kata Bahrullah dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Bahrullah menuturkan kesadaran publik terhadap riset dan literasi itu penting dan perlu, sehingga dapat membantu BPK dalam  memberi pemahaman tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara secara lebih cermat.

Sesjen Kemenristekdikti Ainun Na'im menilai, hadirnya Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang didirikan oleh BPK menjadi bagian penting untuk literasi tata kelola keuangan.  "Perpustakaan riset ini diharapkan tak hanya untuk tempat koleksi buku, belajar, maupun membaca saja, lebih dari itu peneliti dapat menciptakan karya ilmiah, untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tutur Ainun.

Masih Rendah

Ainun menjelaskan, saat ini literasi membaca masyarakat Indonesia masih di peringkat 60, berada di bawah Thailand yang di posisi 59. Sedangkan dari minat menulis, Indonesia mencapai 12.000 tulisan per tahun, jauh di bawah India 60.000 tulisan dan China 140.000 tulisan per tahun.

"Masyarakat kita lebih banyak tertarik membaca di sosial media, boleh saja membaca di sosial media, tapi dengan konten yang bermanfaat terkait ilmu pengetahuan dan teknologi," jelas Ainun.

Baca: OJK Akui Literasi Keuangan Pelajar Masih Rendah

Perpustakaan riset baru ini akan mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik. Sementara itu perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan riset.

Sebagai pendukung keberadaan perpustakaan riset, sejak 2015 BPK menerbitkan jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.  Jurnal tersebut berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Jurnal tersebut dapat diakses melalui website www.jurnal.bpk.go.id secara gratis tanpa perlu registrasi. Registrasi diperlukan apabila publik ingin mengajukan (submit) artikel yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id