Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano. Medcom.id/Citra Larasati.
Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano. Medcom.id/Citra Larasati.

SK Penghentian Dibatalkan, 1.695 Guru di Simalungun Kembali Mengajar

Pendidikan guru Kebutuhan Guru
Muhammad Syahrul Ramadhan • 12 Agustus 2019 19:31
Jakarta: Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mengatakan telah menyurati Bupati Simalungun, JR Saragih agar membatalkan Surat Keputusan penghentian 1.695 guru. Surat tersebut pun dipatuhi Saragih, untuk itu ribuan guru tersebut dapat kembali mengajar di sekolah semula.
 
Surat tersebut dikirim Kemendikbud kepada bupati Simalungun pada 7 Agustus 2019. “Tanggal 7 kita menyurati, tadi sudah saya lapor ke Kak Menteri (Mendikbud). Semuanya tanggal 8 dibatalkan. Sudah ada pembatalan semua SK (Surat Keterangan),” kata Supriano, di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Supriano menyebut ada tiga SK yang dibatalkan. Dalam SK Bupati Simalungun nomor 188.45/8870/1.3.3/2019 ditandatangani Bupati JR Saragih yang diterima Medcom.id membatalkan SK nomor 188.45/5927/25.3/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru yang Belum Memiliki Ijazah Sarjana (S1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian SK nomor 188.45/5928/25.3/2019 Tanggal 26 Juni 2019 Tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Guru yang Belum Memiliki Ijazah Sarjana (S1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Ketiga, SK nomor 188.45/5929/25.3/2019 Tanggal 26 Juni Tentang Pemberhentian Sementara Dalam Jabatan Fungsional Guru yang Belum Memiliki Ijazah Sarjana (S1) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam SK tersebut juga dimuat hak guru dan kewajibannya harus dikembalikan.
 
Supriano mengatakan, bagi guru yang belum mendapatkan gelar S1 atau D4 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk merampungkannya. “Itu kewajiban pemerintah daerah kan di dalam Undang-undangnya ada kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Sekarang ada kebijakan pemerintah daerah yang melakukan itu. Tahun 2007 sampai 2015 kami sudah mendorong mereka untuk mendapatkan D4 dan S1, sisanya itu daerah,” imbuhnya.
 
Baca:Guru Jelang Pensiun Bakal Diperpanjang Masa Kerjanya
 
Supriano mengatakan memang ada guru yang tidak mau menyelesaikan gelar sarjananya. Salah satunya karena jarak universitas yang jauh.
 
“Macam-macam ada yang memang guru itu sendiri, karena dengan pertimbangan lain. Ada juga yang masalanya Universitasnya terlalu jauh ini ada juga, macam-macam, tapi upaya kita mendorong itu sudah ada,” ungkapnya.
 
Sebelumnya,Kemendikbud telah menelusuri laporan kasus ribuan guru di Simalungun, Sumatera Utara yang diberhentikan. Dari fakta yang ditemukan, ribuan guru itu nyatanya tidak memenuhi syarat kualifikasi strata Sarjana (S1) atau diploma empat.
 
“Ketika diberikan waktu 10 tahun sampai 2015 dia enggak melakukan itu dan berarti tidak sesuai dengan Undang-undang. Ini bukan dipecat,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano usai Konferensi Pers ‘Gala Siswa Indonesia (GSI)’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.
 
Pernyataan ini disampaikan Supriano menjawab ramainya pemberitaan diberhentikannya 1.695 guru PNS di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau Diploma empat (D4). Dari jumlah tersebut, sebagian guru selama ini mengajar hanya bermodal ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), lulusan Diploma II, bahkan masih ada yang lulusan SMA sederajat.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif