Mendikbud, Muhadjir Effendy. Medcom.id/Citra Larasati.
Mendikbud, Muhadjir Effendy. Medcom.id/Citra Larasati.

Guru Jelang Pensiun Bakal Diperpanjang Masa Kerjanya

Pendidikan guru Kebutuhan Guru
Muhammad Syahrul Ramadhan • 30 Juli 2019 12:29
Jakarta:Guru yang sudah masuk usia pensiun bakal tetap dipertahankan mengajar untuk mengatasi persoalan diberhentikannya 1.695 guru di Simalungun akibat belum memenuhi kualifikasi S1. Nantinya, mereka akan berstatus tenaga tidak tetap sementara, sampai adanya perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berikutnya.
 
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy), merespons penghentian 1.650 guru di Simalungun lantaran tidak memenuhi kualifikasi Sarjana S1. Beberapa juga ada yang dipindahkan menjadi staf administrasi di kelurahan atau kecamatan.
 
Sementara untuk rencana pengangkatan 1.695 guru honorer yang akan dilakukan Simalungun seperti disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano beberapa waktu lalu, Muhadjir mengatakan kebijakan itu juga bakal dikaji lagi. "Nanti di lapangan ada perkembangan dan kalau (pengangkatan honorer) harus ditinjau kembaliyaakanditinjau," ujar Muhadjir di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Simalungun Angkat 1.600 Guru Honorer Pengganti yang Dipecat
 
Sedangkan pilihan untuk tidak mengangkat guru honorer dan tetap mempertahankan guru usia pensiun rencananya akan diterapkan bukan hanya untuk kabupaten Simalungun. Tetapi juga bakal diterapkan di seluruh daerah yang mengalami persoalan serupa.
 
"Pemda provinsi, kabupaten/kota lebih baik memperpanjang yang sudah pensiun untuk kemudian menjadi tenaga tidak tetap sementara sampai menunggu terangkatnya guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," tegasnya.
 
Muhadjir menilai, bahwa langkah yang diambil Bupati Simalungun, JR Saragih memberhentikan guru yang belum berkualifikasi S1 atau D4 sudah tepat. Pasalnya mereka tak juga mengantongi ijazah S1 atau D4 hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 2015.
 
"Pak bupati sudah ke saya melaporkan dan sesuai dengan laporan beliau, kita anggap tindakannya sudah tepat," kata Muhadjir.
 
Baca:Kemendikbud Akui Ribuan Guru Tak S1 Diberhentikan By System
 
Untuk diketahui, berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang berbunyi "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Kemudian di pasal 9 menambahkan, "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4).
 
Sebelumnya,Kemendikbud menyampaikan dampak diberhentikannya ribuan guru di Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) by system karena tidak memenuhi kualifikasi S1 atau D4 telah diatasi. Pemerintah Daerah (Pemda) Simalungun telah mengangkat 1.695 guru honorer untuk mengganti ribuan guru yang diberhentikan.
 
"Saya sudah hubungi Bupatinya, proses belajar mengajar tidak ada masalah, karena telah mengangkat 1.600 guru honorer dibiayai APBD," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano saat dihubungi Medcom.id, Jumat 26 Juli 2019.
 
Pemda memberikan dispensasi, tak semua guru langsung menerima penghentian. Guru-guru yang belum memasuki usia pensiun 58 tahun masih diberikan kesempatan untuk merampungkan kewajiban kuliahnya. Guru yang sedang menjalani sarjana (S1) akan diberi keringanan sampai menyelesaikan kuliahnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif