PPDB di Tangerang Selatan. Foto:  MI/Farhan Dwitama
PPDB di Tangerang Selatan. Foto: MI/Farhan Dwitama

Aturan Baru PPDB Harus Dikawal Hingga ke Daerah

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB
Muhammad Syahrul Ramadhan • 03 Januari 2020 13:45
Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memandang kebijakan anyar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jalur prestasi harus dibarengi koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pasalnya daerah yang nantinya akan melaksanakan proses PPDB ini.
 
Peneliti CIPS, Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, Mendikbud sebaiknya memberikan arahan yang tegas kepada pemerintah daerah untuk memahami bahwa makna prestasi tidak hanya prestasi akademik seperti nilai Ujian Nasional (UN). Melainkan juga prestasi nonakademik seperti juara lomba pidato, olahraga, menyanyi tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga internasional.
 
Meski sudah tertuang dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Nadia menegaskan bahwa masih ada kerentanan pelaksanaan jalur prestasi hanya akan mengandalkan nilai UN semata. Sehingga hal ini tetap perlu dapat dijelaskan lebih oleh Pemda kepada sekolah-sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bentuknya dapat berupa Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Seharusnya, Perda teknis semacam ini sudah dikeluarkan jauh-jauh hari, agar dapat disosialisasikan secara optimal kepada sekolah, orang tua dan siswa.
 
“Sosialisasi sangat penting dilakukan karena sering kali peraturan yang dibuat pemerintah tidak diketahui lalu hal ini menimbulkan kericuhan saat proses PPDB. Selain itu, ada baiknya orang tua juga mengetahui Permendikbud ini agar mereka juga menyadari bahwa prestasi nonakademik juga diakui dalam mekanisme PPDB,” terang Nadia dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Jumat, 3 Januari 2020.
 
Nadia menyebut, dengan cara ini diharapkan Pemda menyadari bahwa tingginya prestasi tidak semata-mata diukur dari nilai UN yang tinggi. Prestasi dalam aktivitas nonakademik seperti prestasi olahraga, seni, pidato, debat, sama pentingnya dengan prestasi akademik.
 
Nantinya, ini secara tidak langsung para siswa juga akan terpacu untuk mengeksplorasi kemampuan nonakademik untuk kemudian dapat dikembangkan. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah ini penting, selain membuat perda teknis, tapi juga menyatukan pemahaman yang sama mengenai PPDB.
 
"Pemahaman yang berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara satu daerah dengan daerah lainnya memicu munculnya permasalahan-permasalahan seputar PPDB," jelasnya.
 
Nadia menyebut ada beberapa pihak mengkhawatirkan, bahwa jalur prestasi ini dapat menjadi ruang untuk melakukan praktik curang, seperti jual beli bangku sekolah. Untuk mencegah terjadinya hal ini, Ia berharap pemda bersikap tegas, dengan mendisiplinkan sekolah-sekolah untuk tidak melakukan praktik serupa dengan cara memberikan sanksi yang sepadan.
 
"Orang tua siswa juga diharapkan proaktif dalam mengawal PPDB ini untuk mencegah terjadinya kecurangan," ujarnya.
 
Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan untuk mengubah komposisi kuota PPDB lewat jalur prestasi. Kalau sebelumnya alokasi untuk jalur ini hanya 15%, mulai 2020 jumlahnya ditambah menjadi maksimal 30%.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif