Ilustrasi PPDB. Foto: MI/Angga Yuniar
Ilustrasi PPDB. Foto: MI/Angga Yuniar

PPDB Jalur Prestasi Rawan Disalahgunakan

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB
Muhammad Syahrul Ramadhan • 01 Januari 2020 19:52
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku khawatir dengan penyesuaian kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkaitaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di 2020. Terutama pada aturan kelonggaran alokasi maksimal 30 persen untuk jalur prestasi.
 
Wakil Sekjen FSGI, Satriwan Salim menyampaikan kekhawatirannya, bahwa pada 2020 nanti kelonggaran kuota jalur prestasi PPDB yang mencapai maksimal 30 persen ini berpotensi disalahgunakan sekolah dan daerah. Bukan tanpa sebab, Satriwan mengatakan, dengan menambah kuota menjadi maksimal 30 persen, maka sekolah dapat menerima siswa dari dalam maupun luar zonasi dengan pertimbangan nilai Ujian Nasional sebagai jalan pintas.
 
Padahal jalur prestasi tidak hanya hasil UN, melainkan juga prestasi nonakademik tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga internasional. “Kekhawatiran kami di 2020 sekolah-sekolah itu akan menerima siswa dengan jalur prestasi dengan menilai hasil UN 2020. Padahal bagi kami 30 persen untuk prestasi Itu bukan prestasi UN. Tapi prestasi bisa nonakademik, misal pintar menyanyi, juara debat, berpidato, olahraga, musik levelnya kabupaten, kota, provinsi, nasional itu seharusnya dianggap sebagai prestasi,” kata Satriwan saat dihubungi Medcom.id, Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyebut, dengan menggunakan nilai UN untuk menerima jalur prestasi merupakan jalan pintas, karena mudah dan praktis. Sekolah tinggal input hasil UN.
 
“Kami khawatir sekolah daerah akan mengambil jalan pintas, prestasi yang dimaksud adalah UN yang tinggi, karena computerize, tinggal ketik,” ujarnya.
 
Lebih lanjut Satriwan mengatakan, keputusan memang sudah diambil dan akan diberlakukan pada 2020. Untuk itu, Satriwan berharap Nadiem bisa tegas kepada sekolah, agar jalur prestasi tidak hanya hasil UN. Tetapi juga prestasi nonakademik lainnya.
 
“Kami berharap Mas Nadiem dan daerah-daerah jujur. UN rendah tapi punya prestasi yang lain harus dianggap prestasi juga, jangan hanya UN. UN kan selesai di 2020. Kami juga agak kecewa karena Nadiem menurunkan kuota untuk zonasi menjadi 50 persen, ini bisa disalahgunakan oleh daerah,” tegasnya.
 
Nadiem sendiri telah memutuskan untuk mengubah komposisi kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis Zonasi. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya 15 persen, maka mulai tahun depan kuotanya ditambah menjadi maksimal 30 persen.
 
"Jadi arahan kebijakan ke depannya adalah sedikit kelonggaran kita berikan di zonasi, yang tadinya prestasi 15% sekarang 30%," kata Nadiem saat menyampaikan Empat Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar", di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif