Wakil Rektor II ITS, Machsus, menjelaskan terminologi Macan Asia sempat populer pada tahun 1970-an yang diawali dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi di empat negara Asia. Keempat negara tersebut adalah Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan.
“Hadirnya kembali gagasan ini, sangat tepat dengan momentum pergantian pemerintahan ini untuk meningkatkan semangat kebangkitan Indonesia sebagai Macan Asia,” ujar Machsus dalam gelaran CEO Talk 2024 bertema Menggagas Indonesia Macan Asia Melalui Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Energi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 12 September 2024.
Machsus menyebut gagasan ini sesuai dengan semangat yang dibawa oleh pemerintahan yang akan datang. Terdapat dua program yang disoroti oleh Machsus dari penerus pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Program tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Mimpi besar ini sangat mungkin terwujud apabila ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia,” ujar dosen Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS ini
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut bila terminologinya sedikit diubah menjadi Macan di Asia, Indonesia bahkan telah memasuki kriteria tersebut. Alasan terbesarnya adalah status Indonesia yang telah menjadi anggota G20, forum kerja sama multilateral yang merepresentasikan lebih dari 75 persen perdagangan global.
Ada dua alasan yang membuat Indonesia mampu bergabung dalam forum kerja sama tersebut. Pertama, kondisi Indonesia yang relatif mampu memulihkan perekonomiannya dengan baik pasca krisis moneter pada 1998.
Kedua, besarnya jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. “Bahkan Indonesia memiliki besar perekonomian separuh dari total negara-negara di Asia Tenggara,” ujar dia.
Namun, Emil juga menyoroti kondisi Indonesia yang masih terperangkap dalam middle income trap yang menghambatnya menjadi Macan Asia sesungguhnya. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengolahan sumber daya alam (SDA) yang terbatas untuk mengatasi hal ini.
Emil menjelaskan salah satu solusi yang dapat digunakan adalah hilirisasi yang sudah dimulai pada era Presiden Joko Widodo. Dia menyebut melalui hilirisasi akan semakin tinggi nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh Indonesia pada SDA-nya.
Selain itu, solusi ini juga mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang akhirnya membantu membangun perekonomian di dalam negeri.
| Baca juga: Peneliti ITS Bikin Silaja, Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Komoditas Jagung |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
