Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis R Luddin mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya akan memeriksa langsung ke sekolah dengan rekening yang bermasalah.
Selain itu, Kemendikbud juga akan melakukan validasi ulang untuk memastikan bahwa rekening tempat penyaluran dana benar-benar atas nama sekolah.
"Jika ada rekening yang tidak valid atau bukan atas nama sekolah, kita akan usulkan untuk dihentikan penyalurannya sampai rekening benar-benar valid," kata Muchlis.
Muchlis menambahkan, koordinasi verifikasi validitas rekening akan dilakukan di bank penyalur, sekolah penerima, pusat data dan informasi Kemendikbud, serta Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen sebagai penanggung jawab program BOS.
Baca: Jumlah Siswa Kerap Digelembungkan dalam Penyaluran Dana BOS
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono mengatakan, tidak ingin lagi ada penggelembungan data jumlah siswa menjelang proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Pembaruan dan akurasi data siswa sangat penting dalam penyaluran dana BOS. Mengingat pengalokasian besaran dana BOS bergantung pada seberapa banyak jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.
Semakin banyak jumlah siswa, maka akan semakin besar pula dana BOS yang ditransfer ke sekolah. Bukan tanpa sebab, berkaca dari pengalaman sebelumnya, jumlah siswa acap kali tiba-tiba melonjak saat penyaluran dana BOS. Atau, tak sedikit pula kasus, sekolah yang tidak menghapus data siswa yang sudah lulus dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
