Hal ini menjadi salah satu rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan yang disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Profil pelajar Pancasila masuk dalam kajian aspek yuridis peta jalan pendidikan yang telah diserahkan Kemendikbud.
"Panja Komisi X mendesak Kemendikbud melakukan kajian mendalam mengani profil pelajar Pancasila dari aspek penentuan ciri utama," kata Huda dalam rapat kerja bersama Kemendikbud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Baca: Komisi X: Peta Jalan Pendidikan Belum Sejalan UUD dan Arahnya Tak Jelas
Selain terkait ciri utama, Kemendikbud juga diminta mengkaji ulang penggunaan istilah pelajar Pancasila. Menurut para pakar yang telah dimintai pendapat Panja, penggunaan istilah ini mengandung kontradiksi dalam terminologinya.
Panja juga mendesak kemendikbud agar peta jalan pendidikan secara eksplisit dan implisit mengacu dan selaras dengan visi negara yang tertuang dalam pembukaan alinea keempat UUD 1945, serta pasal 31 dan 32 uud 1945. Dengan begitu, pembangunan pendidikan terarah dan berkelanjutan.
"Tanpa terpengaruh situasi politik pada setiap masa pemerintahan tertentu," ucap Ketua Panja Peta Jalan Pendidikan itu.
Baca: Komisi X Serahkan Hasil Kajian Panja Peta Jalan Pendidikan
Selanjutnya, Panja menekankan kemendikbud agar melakukan kajian secara komprehensif mengenai aspek filosofis peta jalan pendidikan. Antara lain, dengan memasukkan poin-poin utama seperti substansi filsafat pendidikan. Terutama, dalam hal penggalian potensi diri untuk memperdalam dan mengembangkan kesadaran kemanuasiaan menjadi manusia utuh yang menyatu dengan tuhan, sesama manusia, alam, dan makhluk lainnya.
"Sehingga pendidikan tetap sesuai akar budaya bangsa dan dimensi kesejarahan bangsa, serta mampu mengoreksi orientasi kepada budaya luar," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain itu, Panja meminta peta jalan pendidikan disusun ulang agar memiliki arah yang jelas. Terutama, dalam hal merespons arah ekonomi atau perkembangan industri strategis Indonesia. "Arah tersebut diperlukan agar pendidikan indonesia lebih terarah dan berkelanjutan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
