"Karena kepentingan kami mengundang banyak pihak untuk mendapat masukan dari draf yang disusun Kemendikbud," kata Huda dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kemendikbud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Huda mengatakan, laporan panja tersusun dalam 315 halaman dan terdiri dari enam bab. Meliputi, pendahuluan, prediksi dan tren tanangan nasional dan global, kondisi objektif pendidikan dan sinkronisasi perundangan dan kebijakan pendidikan nasional, kesimpulan, rekomendasi, dan penutup.
"Kami punya tanggung jawab politik dan moral karena peta jalan pendidikan ini Komisi X yang minta Kemendikbud untuka menyusun. Setelah kami dapat draf dari Kemendikbud kami follow up dalam bentuk panja Peta Jalan Pendidikan," jelasnya.
Baca: Kemendikbud: Draf Peta Jalan Pendidikan yang Beredar Bukan Dokumen Final
Dalam prosesnya, kata Huda, panja telah menghadirkan banyak narasumber untuk memperkaya perspektif tentang peta jalan pendidikan. Ia menyebut seluruh narasumber yang diperlukan bisa datang dan memberikan penjelasan.
"Organisasi keagamaan, seluruh lembaga dan konsultan isu pendidikan, alhamdulillah bisa kita undang semua. Kami mendapat banyak masukan terkait apa yang sudah disusun Kemendikbud," ujarnya.
Menurut Huda, ada tujuh klaster yang menjadi fokus Panja Peta Jalan Pendidikan. Meliputi aspek umum, filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, dan keterlibatan masyarakat.
"Ada tujuh klaster yang ingin kami dapat masukan dari berbagai pihak," ujar Ketua Komisi X DPR itu.
Laporan dalam bentuk dokumen diserahkan Huda kepada Mendikbud Nadiem Makarim. Penyerahan laporan diberikan usai pembacaan kesimpulan dan rekomendasi panja terhadap dokumen peta jalan pendidikan yang telah diserahkan Kemendikbud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
