Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, Medcom.id/Citra Larasati.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, Medcom.id/Citra Larasati.

PGRI akan Sodorkan Lima Usulan Ini Kepada Presiden

Pendidikan Guru Honorer
Citra Larasati • 03 Desember 2018 09:20
Jakarta: Setidaknya ada lima poin penting yang akan disampaikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dalam pertemuan antara PGRI dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan rencananya akan dilakukan dalam pekan ini.
 
Pertama, menurut Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, agenda utama pertemuan tersebut untuk memperjuangkan dilakukannya revisi UU ASN, yang selama ini menjadi ganjalan dan menutup kesempatan bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi CPNS.
 
"Jadi kita akan memperjuangkan itu, mungkin tidak ya kalau merevisi UU ASN dengan tetap berpegang pada prinsip meritokrasi dan berkeadilan," ujar dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Poin kedua adalah, memperjuangkan kontrak satu kali perjanjian kerja untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) sampai dengan pensiun. Menurut Unifah, hal tersebut secara aturan hukum sangat memungkinkan.
 
"Saya sudah cek (aturan hukumnya) dan Menpan RB sendiri sudah pernah menyampaikan kalau itu memungkinkan," ujar Unifah.
 
Baca:Jelang Bertemu Presiden, PGRI Gelar Rapat Pleno
 
Ketiga, PGRI ingin meminta kepada Presiden, agar para guru honorer yang sudah lama mengabdi tersebut dites PPPK dengan sesama honorer dari kalangannya. "Kalau tidak, guru yang sudah lama mengabdi ini pasti akan tersisih. Maka PGRI meminta, agar tes dilakukan dengan kalangan mereka sendiri," papar Unifah.
 
Unifah juga ingin menyampaikan kepada Presiden, agar guru honorer yang sudah lama mengabdi ini sungguh-sungguh diberikan prioritas untuk menjadi PPPK. "Kami harap guru-guru yang telah lama mengabdi didata, lalu diberi prioritas," terangnya.
 
Poin keempat, PGRI akan meminta kepada Presiden, agar para guru PPPK nantinya mendapatkan hak yang setara dengan PNS pada umumnya. Tidak hanya dari sisi kesejahteraan saja, namun juga hak untuk mendapat jenjang karir dan promosi.
 
"Jika ASN mendapat hak itu, Guru PPPK juga boleh mendapatkannya," tegas Unifah.
 
Sedangkan terakhir, PGRI meminta guru PPPK dan guru yang digaji dengan standar Upah Minimun Regional (UMR) tetap mendapatkan hak atas jaminan kesehatan.
 
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk datang ke Istana Negara pekan ini. Salah satu agenda yang akan dibicarakan adalah menindaklanjuti sejumlah persoalan dan kebutuhan guru pasca terbitnya PP 49/2018.
 
"Nanti minggu depan (pekan ini) akan saya undang Ibu Ketua (PGRI) beserta seluruh jajaran pengurus untuk datang ke Istana, berbicara masalah-masalah besar yang kita hadapi," kata Presiden Joko Widodo saat menghadiri Puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2018, di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor Sabtu 1 Desember 2018.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi