Revitalisasi SMK di Era Jokowi Berjalan Mulus
uasana kegiatan belajar tataboga membuat makanan pembuka di SMK Pariwisata Metland, Cileungsi, MI/Bary Fathahilah.
Jakarta: Kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja terampil semakin tinggi. Pemerintahan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir, mampu merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memenuhi besarnya peluang tersebut.

Direktur Pembinaan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhammad Bakrun mengatakan, lulusan SMK tidak perlu khawatir akan ketersediaan lapangan kerja. Beberapa instansi pemerintahan, BUMN dan swasta telah menjadi mitra Kemendikbud, dan siap menyerap lulusan SMK.


"Kementerian PUPR, pariwisata, perindustrian, tenaga kerja, kehutanan, pertanian, ESDM, ATR, Badan Informasi Geosepasial, Telkom, dan Pertamina semua telah bermitra dengan kami.  Sehingga tidak perlu khawatir dengan peluang kerja," tutur Bakrun kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Selain itu, baik lembaga pemerintah, kementerian dan dunia usaha juga telah menjalin kerja sama mengembangkan kelas industri.  Kelas tersebut didesain menyuguhkan praktik-praktik kerja yang mirip saat terjun langsung ke lapangan.

"Kami mengembangkan kelas-kelas industri, seperti, kelas Yamaha, kelas Honda, kelas Toyota, kelas Kobuta, kelas Alfamart, kelas Transmart, kelas PLN, kelas Samsung, Loreal, dan lain sebagainya," sebut Bakrun.

Baca: Pelatihan Tenaga Kependidikan Harus Masuki Era Digital

Dalam empat tahun terakhir, ada 146 kompetensi keahlian dikembangkan di SMK. Kompetensi ini telah diselaraskan agar sesuai dengan kebutuhan kerja industri. 

"Sesuai dengan kebutuhan pasar, saat ini ada 146 kompetensi keahlian yang dikembangkan di SMK," kata Bakrun.

Bahkan dalam dua tahun terakhir, keahlian baru tersebut didominasi kompetensi digital. Hal itu dilakukan juga demi menjawab tantangan menghadapi revolusi industri 4.0. 

"Animasi, bisnis online, multimedia, desain komunikasi visual,  logistik, film, mekatronik, ototronik, bahkan kami juga membuat SMK berbasis kopi," jelasnya. 

Kurikulumnya pun disesuaikan, dengan jenis pekerjaan yang akan mereka tempati.  "Hasil dari sinkronisasi secara nasional, kemudian di sesuaikan lagi di masing-masing sekolah, sesuai dengan kompetensinya," jelasnya. 

Sementara itu untuk sertifikasi kompetensi lulusan, Kemendikbud bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk mendirikan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) P1.
“Saat ini sudah ada 779 LSP di SMK yang terakreditasi untuk sertifikasi lulusan SMK,” pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id