Terbaru, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjadi sosok kepala daerah terbaru yang ditangkap oleh KPK. Ia ditangkap pada Rabu 5 Januari 2022 lalu.
“Jadi hobinya meminta dan selalu ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya,” kata pakar politik tersebut, Jumat, 7 Januari 2022.
Alumni program Doktor Universitas Indonesia juga menganggap mahalnya biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang harus ditanggung kandidat juga menjadi salah satu alasan kenapa praktek korupsi masih terjadi.
“Setelah terpilih, setidaknya ada dua hal yang dilakukan kepala daerah. Pertama, mengembalikan modal, biasanya dengan merekayasa kebijakan dan program pembangunan daerah. Ada juga yang bekerja sama dengan pemilik modal (berkolusi) dan mengambil keuntungan di situ,” sambung Aziz.
Selain itu, mereka juga disebut Aziz, mengumpulkan uang untuk maju lagi pada periode berikut untuk diri sendiri serta keluarga dan untuk orang-orang yang selama proses pilkada berjasa kepadanya.
Penulis buku berjudul Ekonomi Politik Monopoli ini juga menganggap partai politik tidak sungguh-sungguh mencari dan mempromosikan kader atau orang-orang terbaik untuk posisi kepala daerah. “Partai politik lebih bersandar pada kemampuan finansial dan tingkat popularitas seorang kandidat. Hampir tidak pernah melihat variabel kualitas dan rekam jejak seseorang. Banyak sekali kepala daerah dari sisi kualitas tidak layak. Bahkan tidak sedikit urakan,” ujar Aziz.
“Lemahnya kontrol civil society dan hancurnya penegakan hukum membuat kepala daerah merasa tidak takut melakukan korupsi,” imbuhnya.
Baca juga: Begini Cara UB Hormati Kadaver, Mayat untuk Praktikum Mahasiswa Kedokteran
Aziz menyatakan kepala daerah yang melakukan korupsi sesungguhnya rata-rata lebih sibuk mengurus diri sendiri. “Kesibukan buruk seperti itu turut menenggelamkannya dalam hasrat untuk mencuri di ruang APBD,” tuturnya.
Tak hanya itu, Aziz juga menyoroti pendidikan yang saat ini tidak mengajarkan manusia Indonesia bersikap jujur dan menjauhi korupsi. Bahkan orangtua serta lembaga-lembaga pendidikan mempertontonkan perilaku korup kepada anak-anak sejak kecil.
“Contoh orangtua bersedia membayar mahal agar anaknya diterima di sekolah tertentu. Si anak tahu transaksi itu. Dan, itu kemudian menjadi pengetahuan dan pengalaman si anak,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu siang, 5 Desember 2022. Rahmat Effendi kemudian tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 22.51 WIB, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Rahmat tiba menggunakan baju hijau dengan rompi berwarna biru. Dia bungkam saat digiring masuk ke dalam gedung KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
