Akibatnya terjadi persaingan untuk masuk sekolah negeri. Hal ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk meloloskan siswa dengan meminta imbalan.
"Yang disayangkan hal ini dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu berani bayar sekian, maka kita usahakan nanti pas pengumuman anak Bapak Ibu keluar namanya. Tapi kalau Bapak Ibu enggak bisa bayar, ya enggak ada jaminan dari kami," ungkap Ubaid dalam diskusi media Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru di YouTube KPK RI dikutip Selasa, 11 Juni 2024.
Ubaid menyebut orang tua yang terpancing tentu memberikan imbalan untuk menitipkan anaknya pada oknum tersebut. "Jadi, ini model-model jasa titipan, jastip dari oknum," ungkap dia.
Hal tersebut, kata dia, sangat memungkinkam terjadi karena aplikasi PPDB juga ada dalam kendali sekolah. Selain itu, ada juga yang menitip melalui jalur komite sekolah.
"Masih enggak jauh-jauh dari orang dalam komite sekolahnya juga punya kedekatan dengan pimpinan sekolah, kedekatan dengan dinas. Ada juga yang menggunakan seluruh komite sekolah. Kemudian ada juga broker pihak luar," beber Ubaid.
Sayangnya, modus jastip ini juga menjadi ajang penipuan. Banyak orang tua yang sudah membayar, namun anaknya tidak diterima.
"Ini yang seringkali orang tua ini ketipu. Jadi sudah bayar puluhan juta, tapi pas pengumuman namanya enggak ada. Ketika dikonfirmasi ternyata si broker ini memang enggak ada hubungannya sama sekolah, cuma ngaku-ngaku," ujar dia.
| Baca juga: KPK: 24,6% Siswa Diterima PPDB 2023 Karena Beri Imbalan ke Sekolah |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
