Dana PIP Diusulkan Naik Tahun Depan

Pencairan Kartu Indonesia Pintar Capai 89 %

Citra Larasati 19 Oktober 2018 14:56 WIB
4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Pencairan Kartu Indonesia Pintar Capai 89 %
Presdien Joko Widodo (Jokowi) tengah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa di jember, Jawa Timur, MI/Agus Mulyawan.
?Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan kenaikan unit costpada Program Indonesia Pintar (PIP) di 2019.  Hingga saat ini, dari 11 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah disalurkan, 89% di antaranya telah dicairkan oleh para siswa penerima manfaat.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan untuk kenaikan unit costPIP semua jenjang di 2019.  Jika tahun ini besaran dana penerima manfaat PIP untuk jenjang SD/Kesetaraan Paket A sebesar Rp450 ribu, SMP/Kesetaraan Paket B Rp750 ribu, dan SMA/SMK/Kesetaraan Paket C Rp1 juta. 


Maka tahun depan diusulkan menjadi Rp750 ribu untuk jenjang SD/Kesetaraan Paket A, lalu SMP/Kesetaraan Paket B Rp1 juta, dan SMA/SMK/Kesetaraan Paket C Rp1,2  juta. "Untuk SMK diusulkan beda dengan SMA, karena lebih banyak praktikumnya.  Tapi semua usulan ini belum ada persetujuan," terang Didik, di Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Didik menilai, peningkatan besaran unit cost PIP ini sangat penting.  Mengingat selama empat tahun belakangan belum ada kenaikan besaran dana PIP. 

"Mengingat setiap tahun ada inflasi," ungkap Didik. 

Didik menambahkan, PIP di samping bertujuan membantu anak-anak yang belajar di sekolah formal, bisa juga digunakan untuk siswa di lembaga nonformal.  "Anak putus sekolah mau sekolah lagi bisa pakai PIP. Kemudian anak-anak yang dua tahun tidak sekolah juga bisa ditarik lagi ke dunia pendidikan," terang Didik.

Tahun ini, kata Didik, ada sekitar 17,9 juta penerima manfaat PIP di seluruh Indonesia.  Dari jumlah tersebut, 11,8 juta atau 66,13% Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah disalurkan.

Dari jumlah yang telah disalurkan tersebut, 10,6 juta KIP di antaranya sudah dicairkan. Psersentase pencairan tertinggi berada di jenjang SD, mencapai 95,75%, disusul SMP dan SMA di angka yang sama, yakni 86,9 persen dana KIP-nya telah cair.

"Secara total 89% KIP sudah cair," tegas Didik.

Baca: Revitalisasi SMK di Era Jokowi Berjalan Mulus

Tidak hanya akan meningkatkan jumlah unit costPIP, pemerintah juga berencana mengintegrasikan data penerima manfaat KIP dengan penerima beasiswa bidikmisi.  Harapannya, siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP akan secara otomatis menjadi penerima Bidikmisi.

"Pak Dirjen dari Kemenristekdikti sudah ketemu saya, rencananya akan disinkronkan antara Bidikmisi dan PIP," terang Didik.

Pencairan/pengambilan dana PIP langsung dapat dilakukan oleh peserta didik atau secara kolektif di bank/lembaga penyalur.  "Harus dengan kondisi tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun, dan tidak dikenakan biaya administrasi perbankan, serta saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00," terang Didik.

Prioritas sasaran penerima manfaat PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang telah memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar).  

Penerima manfaat PIP harus berasal dari keluarga miskin/rentan miskin, dan/atau dengan pertimbangan khusus, seperti berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Dapat juga peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan," terang Didik.

Kemudian juga, Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam, Peserta Didik Inklusi, Korban Musibah, dari orang tua yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), di daerah konflik, juga dari keluarga terpidana.  Termasuk anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), dan memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah.

Selain itu, peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan Peserta Didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pelayaran/Kemaritiman juga berhak menjadi penerima manfaat.

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP dapat diusulkan jika memenuhi sejumlah syarat.  Yakni untuk peserta didik pendidikan formal terdaftar sebagai peserta didik di sekolah, dan terdaftar dalam Dapodik (data pokok pendidikan) sekolah. 

Sedangkan peserta didik Lembaga Pendidikan Nonformal usia 6 sampai dengan 21 tahun terdaftar sebagai peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). "Atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dan terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal," tutup Didik.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id