Diskusi daring Potensi BLU Satker Kemendikbud Pasca Pandemi Covid-19.
Diskusi daring Potensi BLU Satker Kemendikbud Pasca Pandemi Covid-19.

Kemendikbud Targetkan Tiap Provinsi Miliki Balai Guru Penggerak

Muhammad Syahrul Ramadhan • 06 Juni 2020 13:06
Jakarta: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Iwan Syaharil menyampaikan saat ini sedang menyusun strategi kelembagaan untuk Balai Guru Penggerak (BGP). Targetnya, menghadirkan Balai Guru Penggerak di setiap provinsi.
 
Ada beberapa lembaga yang bisa dioptimalkan untuk membentuk ekosistem belajar guru yang inklunsif.  Misalnya, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
 
"Strategi kelembagaan yang sedang kami kaji mana yang terbaik. Memanfaatakan yang sudah ada dan itu lebih efektif, efisien,” kata Iwan dalam diskusi daring Potensi BLU Satker Kemendikbud Pasca Pandemi Covid-19, Sabtu, 6 Juni 2020.

Iwan mengatakan, untuk mewujudkan ekosistem belajar guru yang inklusif, perubahan status kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) merupakan opsi yang tepat. Sebab, tidak terikat regulasi yang kaku, sehingga semua bisa terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, komunitas, penggiat pendidikan, dan akademisi.
 
"BLU itu memberikan cara kerja yang bisa memfasilitasi itu tadi, karena bisa PNS non PNS pelatihan lebih fleksibel, ownership lebih enak tidak terikat regulasi kaku. Itu kami lihat sebagai potensi," ungkapnya.
 
Menurut Iwan, kegiatan yang dilakukan di PPPPTK misalnya, tidak perlu menunggu anggaran cair baru melaksanakan pelatihan, seperti selama ini terjadi. Iwan menyebut kegiatan bisa dilaksanakan secara gotong royong. 
 
Baca: Unpad Siapkan Skenario Jelang Kenormalan Baru
 
Kegiatan pelatihan yang berkesinambungan, kata dia, dapat membuat guru memiliki kemampuan untuk merespons permasalahan pembelajaran siswa. Dengan begitu, tujuan pendidikan untuk memberikan pelayanan kepada murid dapat tercapai.
 
Makanya, kata Iwan, BGP harus hadir di setiap daerah. Sebab, kapasitas guru pasti berbeda dan perlu ditingkatkan, sehingga guru menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.
 
"Kita ingin pembelajaran guru relevan. Kan misal guru di Kupang berbeda tantangannya kalau misakan di Bandung, artinya kami ingin ada ownership, bukan hanya konteks apa yang bisa dilatih, tapi juga apa yang dilatih," ujarnya.
 
Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas menyarakan Kemendikbud juga bisa mengoptimalkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk tingkat pelatihan guru Sekolah Dasar, pasalnya LPMP terletak di seluruh provinsi di Indonesia. “Guru SD punya tempat diklat yang bagus," ujar Darmaningtyas.
 
Untuk penjaminan mutunya kata dia, dengan meningkatkan kapasitas Badan Standar Nasional Pendidikan. "Itu sekaligus mengambil peran penjaminan mutu yang selama ini diberikan LPMP,” jelasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan