"Kami meminta agar PPDB online ini, khususnya di kota Bekasi itu dibenahi," kata Wakil Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, kepada Medcom.id, Kamis, 27 Juli 2023.
Dia menilai PPDB di kota Bekasi tidak berjalan transparan. Lebih-lebih banyak penyelenggaraan di sekolah tidak sesuai petunjuk teknis.
"Tidak ada komitmen menjalankan PPDB dengan baik," ungkap Pudio.
Akibatnya, kata dia, PPDB di Bekasi merugikan sekolah-sekolah swasta. Siswa yang menjadi jatah sekolah swasta, dipaksakan agar tetap masuk sekolah negeri.
"Kita lihat di zonasi ada siswa yang jarak rumahnya ke sekolah itu jauh, berkilo-kilometer. Itu kan harusnya enggak bisa," tutur dia.
Pudio juga menyoroti adanya ruang kelas siluman. Dia mengungkapkan ada sekolah dengan kepentingan perorangan sengaja menambah kelas untuk menampung siswa.
"Kepentingan perorangan ini merugikan swasta. Kalau negeri menerima rombongan belajar yang ada, itu enggak masalah. Tapi kan ini rombel diperbesar, seperti ada ruang kelas karet begitu, ruang kelas siluman. Ini jelas merugikan," tegas dia.
| Baca juga: Tuai Kontroversi, Pengamat Sebut Sistem Zonasi PPDB Tak Harus Diganti |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
