Sidak yang dilakukan hari ini, Selasa, 30 Juli 2024 dilakukan di Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3); Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Kemendikbudristek; serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Dalam sidak tersebut, KPK mengambil sejumlah data penerimaan mahasiswa baru tahun 2024.
"KPK tidak akan menutup kemungkinan melakukan upaya penindakan jika dari data dan informasi yang diperoleh cukup mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam konferensi pers Sidak Penerimaan Mahasiswa Baru 2024, yang disiarkan dari kanal YouTube KPK, Selasa, 30 Juli 2024.
Menurut Nurul, data yang diperoleh dalam sidak tersebut akan dianalisis oleh Tim KPK dan langkah-langkah perbaikannya akan dibahas bersama dengan Kemendikbudristek. "KPK dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah sepakat, untuk menjadikan kegiatan sidak ini sebagai momentum perbaikan pada sektor pendidikan ke depannya," terangnya.
Sidak ini, kata Nurul, berangkat dari masih adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Selain itu juga banyaknya pemberitaan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru yang cukup memprihatinkan.
Sebelumnya KPK juga melalui upaya penindakan, melakukan kegiatan tangkap tangan dalam proses seleksi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Lampung tahun 2022. Paska upaya penindakan tersebut, kata Nurul, KPK melalui fungsi pencegahan dan monitoring. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah melakukan sejumlah langkah-langkah perbaikan.
"Kami menyadari sektor pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Melalui sektor pendidikan, karakter integritas dan cinta Tanah Air ditanamkan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi," ujar Nurul.
Untuk itulah, KPK melalui pendekatan edukasi, juga intens melakukan berbagai upaya sosialisasi, kampanye, juga insersi kurikulum pendidikan antikorupsi, serta penguatan integritas kampus. Nurul berharap lembaga pendidikan tinggi dapat menjadi mesin pencetak karakter sumber daya manusia yang berintegritas.
"Namun faktanya, dalam menyelenggarakan fungsinya, lembaga pendidikan tinggi pun tidak terlepas dari tindakan koruptif. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan serta seluruh masyarakat, untuk bersama-sama mengawal proses penerimaan mahasiswa baru, sebagai bagian mewujudkan sektor pendidikan Indonesia yang berintegritas, dan bersih dari praktik-praktik korupsi," pungkasnya.
| Baca juga: Sidak 2 PTN di Jateng, Rupanya Data Ini yang Diburu KPK |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
