Singkat cerita, komisi bertemu lagi di Surakarta untuk menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 28 Februari hingga Maret 1946. Di sana, mereka melakukan sidang dan membahas masalah yang sedang dihadapi pers. Akhirnya, komite itu pun membentuk sebuah wadah untuk mengoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang disebut Serikat Perusahaan Suratkabar.
Setelah 26 tahun, didasarkan dari pengalaman pers nasional yang kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan 1960, lahirlah Serikat Grafika Pers (SGP).
Baca: Di Tempat Ini, Soeharto Ingatkan Pers akan Bahaya Kebebasan
Pada Januari 1968, sebuah nota permohonan yang didukung SPS dan PWI dikirimkan kepada Presiden Soeharto. Nota tersebut dilayangkan agar pemerintah turut andil dalam memperbaiki keadaan pers nasional, khususnya dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.
Mengingat sejarah pers nasional sebagai pers perjuangan dan pembangunan, maka tak heran Presiden Soeharto akhirnya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional pada 23 Januari 1985.
Asal-usul Hari Pers Nasional
Pada 1978, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat. Kesepakatan itu mencuat setelah para insan pers menginginkan adanya satu hari bersejarah yang ditetapkan untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional.Akhirnya Dewan Pers menyetujui kehendak itu pada sidangnya yang ke-21 di Bandung pada 19 Februari 1981. Kemudian, perihal itu disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan hari pers nasional. Diharapkan melalui peringatan HPN, insan pers dan masyarakat bisa saling bahu-membahu dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
