"Debat ini bagus, tapi harus bersama (kedua pasang calon presiden dan wakil presiden hadir),"kata Ravik kepada Medcom.id saat ditemui di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Jumat, 28 september 2018.
Selain itu, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi kampus dan juga pasangan calon. Acara debat harus bebas dari atribut dan simbol partai. Pasangan calon juga dilarang membawa massa dari luar kampus.
"Tidak usah membawa massa, karena jika membawa massa akan menjadi persoalan, jadi tidak usah membawa bendera-bendera, atau lambang partai," terang Ravik.
Dengan debat ini, Ravik melihat ada pelajaran penting bagi sivitas akademika kampus dalam memilih calon pemimpin. Debat tersebut bisa mengajarkan anak berpikir kritis dalam memahami persoalan yang ada di Indonesia.
"Ini bagaimana mengedukasi masyarakat kampus, saya kira itu hal yang biasa. Toh mereka juga pemilih ya," ujarnya.
Baca: Kampus Boleh Gelar Debat Capres Tapi Ada Syaratnya
Kampus pun harus mengimbau semua sivitas akademika di antaranya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, agar semua mendapatkan edukasi menjelang coblosan.
"Suasana kebebasan akademik di sana bahwa ada dua pilihan, siapa yang memilih dan tentu bagi kampus menjadi bagian dari upaya memberikan masukan kepada calon pemimpin capres dan cawapres ke depan," tuturnya.
Ravik kembali menegaskan, bahwa UNS bersedia kampusnya menjadi penyelenggara acara debat capres-cawapres. "Kalau KPU memang mengimbau, dan mengizinkan, silakan saja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
