Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, masalah itu mengakibatkan banyak siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ. Oleh karena itu, lliza berharap insentif paket data bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang PJJ harus memperhatikan daerah yang sulit jaringan.
Terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menurutnya, perlu ada kebijakan khusus dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T, karena masing-masing operator seluler memiliki cakupan jaringan yang berbeda.
"Kami meminta pemberlakuan khusus terutama untuk wilayah 3T. Kalau di wilayah perkotaan, tentu ada internet. Tetapi kalau di daerah 3T, jaringan internet berbeda dengan kota," ujar Illiza, Jumat, 4 September 2020.
Baca juga: Optimalkan PJJ, Kemendikbud Diminta Selektif Gandeng Operator
Dalam program subsidi ini, siswa sekolah akan diberikan kuota internet gratis sebesar 35 Gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, dan untuk mahasiswa serta dosen masing-masing 50 GB per bulan. Mekanismenya, sekolah akan mendata nomor handphone (HP) setiap peserta didik yang akan dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Satu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) hanya boleh memasukkan satu nomor HP dan nomor ini akan diberikan kepada operator seluler. Pendaftaran dapat dilakukan hingga 11 September 2020.
Subsidi akan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020. Nantinya, nomor handphone akan dilakukan verifikasi. Kemudian, setelah nomor dinyatakan masih aktif, maka pemerintah akan langsung mentransfer kuota data ke masing-masing nomor penerima manfaat.
Legislator dari PPP ini mengatakan subsidi ini merupakan respons dari keluhan masyarakat terkait pelaksanaan PJJ yang disampaikan kepada Komisi X DPR. Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya diputuskan kalau subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang.
"Subsidi ini merupakan rekomendasi dari Panja PJJ Komisi X DPR karena banyak keluhan yang masuk soal PJJ," kata Illiza.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pemerintah harus bermitra dengan operator telekomunikasi yang memiliki jaringan internet kuat dan stabil, jangkauan luas, serta punya kualitas terjamin agar proses belajar dapat berjalan lancar.
Berdasarkan data survei Ookla, Telkomsel menjadi nomor satu dari segi kecepatan unduh, yakni di 74,31 persen atau 382 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kemudian di posisi kedua ada Indosat Ooredoo. Posisi ketiga hingga kelima berturut-turut diisi oleh 3 Indonesia, XL dan Smartfren.
Demikian juga dengan kecepatan unggah Telkomsel yang unggul pada posisi pertama di 278 kota/kabupaten atau sekitar 54,08 persen dan posisi kedua di 135 kota/kabupaten atau 26,26 persen. Selain dari sisi kecepatan unduh dan unggah, latensi jaringan Telkomsel di 282 kota/kabupaten atau 54,86 persen berada di atas operator lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
