Ilustrasi PPDB - MI/Lina Herlina.
Ilustrasi PPDB - MI/Lina Herlina.

Ikatan Guru Sarankan Jalur Prestasi PPDB Dihapus

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Intan Yunelia • 03 Juli 2019 13:21
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan merupakan kebijakan positif yang harus diperkuat di masa mendatang. IGI mengusulkan kuota untuk jalur prestasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi ditiadakan untuk mengoptimalkan target penghapusan kastanisasi sekolah.
 
“Harusnya kalau bisa jalur prestasi tidak ada lagi tahun depan. Karena kalau masih ada jalur prestasi, maka akan tetap ada perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah yang biasa saja,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim di Editorial Media Indonesia Metro TV, Rabu, 3 Juli 2019.
 
Dengan alokasi kuota di jalur zonasi yang semakin besar, akan dengan sendirinya menciptakan budaya kompetisi antar siswa dan antar sekolah. Guru-guru terpacu membuat siswa pintar tanpa embel-embel sekolah favorit atau bukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah daerah juga akan berlomba-lomba mewujudkan sekolah-sekolah yang diinginkan oleh orang tua.
 
(Baca juga:Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi)
 
“Jangan khawatir suasana berkompetisi akan hilang karena zonasi. Nanti makna berprestasi itu akan bergeser, dari siswa berkompetisi antarsiswa di dalam sekolah, menjadi kompetisi siswa antarsekolah. Mereka akan berlomba menonjolkan prestasi sekolah masing-masing. Kalau ada perlombaan, tidak sekolah itu-itu lagi yang menang, karena siswa pintar sudah menyebar,” ujar Ramli.
 
Meski begitu, kata Ramli, keberhasilan sistem zonasi membutuhkan sinergitas yang serius antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat terwujudnya kualitas pendidikan yang merata. Sebab, dampak kebijakan ini memang tidak instan.
 
Namun, keberhasilan sistem zonasi ini sangat bergantung kepada keseriusan dan perhatian penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Komandan zonasi ada di Pemda, tapi kebijakan juga ditentukan di pusat. Misalnya rotasi guru di daerah, tapi pusat buat kebijakannya,” tutur dia.
 
Kebijakan sistem zonasi ini, kata Ramli, juga membuka mata semua pihak tentang adanya persoalan di semua lini pendidikan. "Saya berharap tidak ada lagi saling tuding, ini tugas Pemda, ini tugas pemerintah pusat. Semua harus mengoptimalkan perannya masing-masing," pungkas Ramli.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif