"Untuk sekarang disiapkan dulu oleh Pemda, oleh Kemendikbud, simulasinya. Jadi jangan lagi cuma mempersiapkan bantuan kuota tapi juga infrastruktur sekolah," terang Retno dalam siaran YouTube BNPB, Belajar Efektif di Masa Pandemi, Jumat, 13 November 2020.
Menurutnya hal itu harus dipersiapkan menjelang penghujung 2020 ini. Dunia pendidikan sudah perlu alternatif lain di saat PJJ dirasa tak menyelesaikan masalah pendidikan.
Pada kesempatan yang sama Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala juga sependapat dengan Retno. PJJ menurutnya sudah mencapai batas kemampuannya.
"Setelah delapan bulan ini bukan force major. Kita pasti bisa berpikir bagaimana tatap muka. Tiap kebijakan pasti ada keterbatasan maka perlu alternatif lagi," terang Adrianus.
Baca: Pengamat: Jakarta Belum Layak Belajar Tatap Muka
Dia melihat permasalahan PJJ di Indonesia Timur. Di sana menurutnya permasalahan PJJ tidak akan tuntas dengan kebijakan bantuan kuota.
"Dikasih paket pembelajaran kaya apapun, kuota sebanyak apapun, enggak akan bisa sampai. Belum lagi gadget dan tidak semua keluarga mampu," sambung Adrianus.
Menurutnya, untuk daerah dengan zona hijau, pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Yang sudah hijau, kenapa enggak mikir alternatif lain, dengan buka sekolah. Setidaknya anak kehidupannya kembali. Di saat ada keterbatasan (PJJ) maka diperlukan alternatif lagi," ujar Adrianus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
