Ia menjelaskan, komersialisasi itu tampak jelas pada uang pangkal atau sumbangan pengembangan institusi. Tak jarang, PTN mematok harga sangat tinggi untuk uang pangkal tersebut.
Syarief bahkan menyebut salah satu PTN ternama di Bandung mematok uang pangkal hingga Rp 1,5 miliar. Harga tersebut berlaku untuk sejumlah jurusan tertentu.
"Fakultas dan jurusan tertentu yang berkembang di masyarakat ini sudah menjadi rahasia umum sampai ada yang nilainya itu Rp 1 M, malah ada Rp 1,5 M," sebut Syarief dalam Raker Komisi X DPR RI dikutip Jumat 12 Juni 2026.
| Baca juga: Rektor Unair Tegaskan Besaran Uang Pangkal Tak Menentukan Kelulusan Calon Mahasiswa |
Namun, Syarief merahasiakan nama kampus yang dimaksud. Yang jelas kata dia, praktik tersebut masih berjalan sampai sekarang.
"Tidak perlu saya sebutkan namanya, ya, namun ini berlangsung, ya," ungkapnya.
Syarief menyayangkan hal itu terjadi. Hal itu, kata dia, dapat memicu persepsi bahwa PTN hanya bisa diakses oleh orang kaya.
"Sementara mahasiswa yang cerdas dengan kemampuan ekonominya rendah tidak bisa memanfaatkannya," ungkapnya.
Tak hanya dari sisi uang, batasan penerimaan jalur mandiri ,kata dia, belum terang. Menurutnya tak ada transparansi jalur mandiri membuat PTN terus menyerap mahasiswa baru.
"Mandiri ini ibarat kotak hitam," tegasnya.
| Baca juga: 'Uang Pangkal' UGM Disebut Tidak Memengaruhi Proses Seleksi |
Hal ini ditanggapi langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Brian menyebut aturan terkait uang pangkal maupun IPI memiliki batas maksimal yaitu 4 kali dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Tidak boleh seharusnya yang sangat mahal itu," kata Brian.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
