Program ini diumumkan langsung dalam forum strategi pariwisata tingkat tertinggi yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung. Pemerintah Korea Selatan memperkenalkan paket kebijakan pariwisata besar-besaran yang mencakup pelonggaran aturan visa, perluasan rute bandara regional, hingga penindakan tegas terhadap praktik harga yang mencekik wisatawan.
Seluruh kebijakan ini diumumkan dalam Rapat Strategi Pariwisata Nasional ke-11 yang dihadiri Perdana Menteri Kim Min-seok serta perwakilan dari 15 kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam kebijakan tersebut, Indonesia mendapat status bebas visa secara percobaan, khusus bagi wisatawan yang bepergian dalam rombongan minimal tiga orang atau lebih.
Sedangkan, warga negara China dan negara-negara Asia Tenggara yang sebelumnya pernah berkunjung ke Korea Selatan akan mendapat kemudahan berupa visa multi-kunjungan berlaku lima tahun. Bagi warga yang tinggal di kota-kota besar negara tersebut, masa berlaku visa bahkan bisa diperpanjang hingga 10 tahun.
Presiden Lee Jae Myung menegaskan Korea Selatan membutuhkan transformasi kualitatif, bukan sekadar pertumbuhan jumlah kunjungan semata. "Tahun lalu, jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Korea mencapai rekor tertinggi yaitu 18,94 juta. Untuk mengantarkan era 30 juta wisatawan asing, kita membutuhkan transformasi besar dari pertumbuhan kuantitatif ke pertumbuhan kualitatif," kata Presiden Lee dikutip dari laman The Chosun Daily, Jumat, 27 Februari 2026.
Pemerintah juga menyoroti ketimpangan persebaran wisatawan, di mana 81,7 persen pengunjung hanya terpusat di kawasan ibu kota. Untuk mengatasinya, rute penerbangan internasional langsung ke bandara-bandara regional akan diperluas secara signifikan.
Selain itu, proyek bertajuk "30 Hwangnidan-gil" akan dikembangkan untuk memperkaya destinasi wisata di luar Seoul dengan konten bernilai tinggi yang menarik bagi turis asing. Di sisi akomodasi, Kementerian Kebudayaan akan mengambil alih pengawasan industri perhotelan dan memperkenalkan sistem sertifikasi kualitas penginapan.
Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep "parador" ala Korea, yakni mengubah rumah tradisional, kuil, dan desa budaya menjadi penginapan premium. Menariknya, layanan homestay perkotaan yang sebelumnya hanya bisa dinikmati wisatawan asing kini akan dibuka untuk tamu domestik maupun internasional.
Tak hanya soal akses dan akomodasi, pemerintah Korea Selatan juga mengumumkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik harga yang tidak wajar. Pelaku usaha yang kedapatan tidak menampilkan atau tidak menghormati harga yang sudah tercantum akan langsung dikenai sanksi penangguhan operasional.
Presiden Lee menegaskan pertumbuhan sektor pariwisata harus dirasakan merata oleh seluruh daerah, bukan hanya dinikmati oleh Seoul semata. Dalam forum tersebut, sejumlah pelaku industri pariwisata turut menyuarakan masukan penting.
Manajer cabang Korea dari agen perjalanan daring Jepang Rakuten Travel, Seo Tae-seok, menyoroti keterbatasan transportasi umum yang masih menjadi hambatan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kota-kota kecil di luar Seoul.
"Ada permintaan untuk wisata ke kota-kota kecil, tetapi transportasi umum sangat tidak nyaman. Jika bus wisata kota yang dioperasikan pemerintah daerah bisa saling terhubung, wisatawan bisa berpindah antar kota dengan jauh lebih mudah," jelas Seo Tae-seok.
Senada dengan itu, Direktur Hanatour Song Mi-sun turut menyoroti ketimpangan akses pasar antara agen perjalanan Korea dan China. Ia mendorong pemerintah membuka lebih banyak ruang bagi pelaku industri pariwisata Korea agar bisa bersaing langsung di pasar Tiongkok.
"Agen perjalanan China aktif beroperasi di Korea, sementara perusahaan Korea justru kesulitan masuk ke pasar China. Kami meminta agar hambatan masuk diturunkan sehingga kami bisa langsung menarik wisatawan China, bukan hanya menunggu mereka datang sendiri," ujar Song Mi-sun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
