Koordinator JPPI, Ubaid Matraji menilaim status PTNBH sama sekali tidak menguntungkan mahasiswa. Bahkan PTNBH cenderung menjadi biang kerok membumbungnya UKT di kampus-kampus negeri.
“PTNBH yang diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis profit, dan dicabutnya sebagian besar porsi peran pembiayaan dari pemerintah, ini jelas mengakibatkan UKT menjadi kian tak terjangkau,” kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Pada paparan Kemendikbudristek yang disampaikan oleh Dirjen Diktiristek, Abdul Haris, best practice PTNBH yang dijadikan contoh, salah satunya, adalah kampus ITB. Kampus ini diklaim mampu menurunkan ketergantungan pembiayaan yang bertumpu pada UKT mahasiswa.
Disebutkan pada 2023, komposisi proporsi anggaran ITB adalah dari APBN sebanyak 56%, UKT dan Iurang Pengembangan Institusi (IPI) sebesar 26 persen, dan sumber lainnya 56 persen. “Jika demikian benar, mestinya UKT di ITB akan murah dan terjangkau oleh mahasiswa. Tapi ternyata tidak, bahkan proporsi itu sama sekali tidak meringankan beban mahasiswa ITB,” tegas Ubaid.
Beberapa bulan lalu sempat viral bagaimana mahasiwa ITB melakukan protes karena mahalnya UKT dan pemaksaan pihak kampus untuk ambil skema pinjol sebagai dana talangan. Ini jelas ITB menjadikan kampus sebagai lahan bisnis dengan bekerja sama dengan pinjol.
Jadi, kata Ubaid, masalah UKT yang mahal masih menjadi masalah di ITB. Bahkan, Ketua Yayasan Beasiswa Luar Biasa (BLB) menyebut, total tunggakan UKT mahasiswa ITB semester ganjil saat ini mencapai Rp 4,3 miliar.
"Jelas kan betapa PTNBH ini menyengsarakan mahasiswa," pungkas Ubaid.
| Baca juga: Tak Hanya yang Miskin, Mahasiswa Ekonomi Menengah Ikut Kelimpungan Bayar UKT |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
