Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Citra Larasati.
Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Citra Larasati.

Sistem Guru Honorer Diwacanakan Berubah Jadi Guru Pengganti

Pendidikan Guru Honorer
Intan Yunelia • 11 Desember 2018 08:41
Jakarta: Pemerintah mewacanakan tidak boleh ada lagi perekrutan guru honorer baru di masa mendatang dan akan diganti dengan sistem guru pengganti.  Untuk itu, jika persoalan guru honorer yang ada saat ini telah tuntas, pemerintah akan menyiapkan payung hukum yang akan mengatur tentang Guru Pengganti tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan payung hukum, yang kemungkinan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur tentang guru pengganti pensiun. Namun dengan syarat, hal itu dilakukan setelah permasalahan guru honorer yang ada sekarang ini tuntas.

“Kalau guru honorer tuntas, satu hal yang ditangani ada perpres yang mengatur guru pengganti pensiun,” kata Muhadjir dalam acara diskusi Pendidikan ‘Menata Guru dengan Sistem Zonasi: Mulai Dari Mana?’ di Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin 10 Desember 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Payung hukum tentang guru pengganti diperlukan, karena kata Muhadjir, karena berdasarkan permintaan presiden, tidak boleh ada lagi rekrutmen guru honorer baru di masa mendatang. "Akan ada payung hukum, agar tidak ada rekrutmen honorer yang tidak terkendali itu.  Jadi ke depan guru honorer tidak ada lagi, yang ada adalah guru pengganti yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan guru pengganti pemenuhan kebutuhan sekolah baru," terangnya. Menurut Muhadjir, sekolah tidak boleh lagi secara tidak terkendali merekrut guru honorer. Semua harus berbasis peta kebutuhan guru di zonasinya.  "itu kenapa lagi-lagi saya bilang, sistem zonasi akan menjadi pendekatan untuk menyelesaikan banyak persoalan," terang Muhadjir.

Dalam payung hukum tentang guru pengganti tersebut, kata Muhadjir, akan ada beberapa poin penekanan salah satunya tentang syarat rekrutmen.  Di antaranya yang direkrut menjadi guru pengganti ini akan digaji minimal sesuai standar Upah Minimum Provinsi dan mereka tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi PNS. 

Baca: Guru CPNS, P3K dan UMP Harus Sama Diprioritaskan

Muhadjir menyebutkan, setiap tahun kebutuhan guru baru selalu ada, salah satunya karena ada banyak guru yang pensiun. Sementara beberapa tahun lalu, perekrutan kebutuhan guru PNS baru ini terhalang oleh moratorium penerimaan CPNS. Imbasnya banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru itu terpaksa merekrut guru honorer.

“Setiap tahun guru banyak pensiun, sementara waktu itu pemda tidak boleh mengangkat guru, karena guru pensiun, sekolah terpaksa mengangkat guru (honorer),” papar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menuturkan, dalam payung hukum Guru Pengganti tersebut nantinya, tidak hanya akan membahas pengganti guru pensiun. Namun juga guru yang meninggal, dan mengundurkan diri. 

“Sekarang banyak guru jadi caleg mengundurkan diri," pungkas Muhadjir.


(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi