Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra

Kemendikdasmen Klaim Polemik SPMB 2026 Menurun

Ilham Pratama Putra • 15 Juni 2026 10:07
Ringkasnya gini..
  • Kemendikdasmen menyebut polemik SPMB 2026 jauh berkurang dibanding tahun sebelumnya.
  • Surabaya dan Lamongan disebut tidak mengalami keluhan berarti selama pelaksanaan SPMB.
  • Kemendikdasmen masih menerima laporan persoalan pendaftaran di Jawa Barat.
Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeklaim pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian nasional disebut jauh berkurang.
 
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan laporan terkait pelaksanaan SPMB 2026 memang masih muncul di sejumlah daerah. Namun, skalanya tidak sebesar tahun lalu.
 
"Kalau dibilang laporan itu pasti ada. Namanya juga sekolah begitu luas dan begitu banyak. Tetapi yang kira-kira menjadi isu perhatian nasional itu jauh berkurang dibanding tahun lalu," kata Fajar kepada Medcom.id, Senin, 15 Juni 2026.

Menurut dia, daerah yang menjalankan SPMB sesuai ketentuan Kemendikdasmen umumnya tidak mengalami persoalan berarti. Fajar mengaku telah memantau sejumlah daerah dan tidak menemukan keluhan yang menonjol.
 
"Saya sudah cek monitor termasuk tadi di Surabaya, di Lamongan tidak ada keluhan," ujar dia.
 
Baca juga: Pendaftaran SPMB Jatim 2026 Jalur Domisili SMA/SMK Dibuka: Ini Syarat, Jadwal, dan Link Daftarnya

Meski demikian, Kemendikdasmen masih menerima informasi adanya persoalan dalam proses pendaftaran di Jawa Barat. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab masalah tersebut.
 
"Yang kami dengar ada persoalan dengan pendaftaran di Jawa Barat. Itu mungkin perlu dicek kepada Disdik Jawa Barat apa yang menjadi penyebab persoalan tersebut," tutur dia.
 
Fajar menegaskan pemerintah daerah perlu mengkonsultasikan lebih dulu setiap inovasi kebijakan kepada Kemendikdasmen. Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun gangguan dalam pelaksanaan SPMB.
 
"Kalau daerah mengikuti aturan yang sudah kami terapkan dan mengikuti sosialisasi jauh-jauh hari, itu berjalan dan tidak ada masalah di lapangan," tegas dia.
Baca juga: Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 Dibuka! Ini 103 Pilihannya

 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA