"Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia. Di antaranya melalui, anggaran pendidikan Rp824 triliun," kata Suahasil dikutip melalui tayangan youtube Metro TV, Rabu 30 September 2026.
Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2026, jumlah anggaran pendidikan pada 2027 mengalami kenaikan sebanyak 13,9 persen. Sebelumnya, anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp720,8 triliun.
"Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi kita pahami adalah investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia," jelas dia.
Anggaran pendidikan 2027 itu kata dia akan dialokasikan untuk sejumlah program. Mulai dari Program Indonesia Pintar hingga dukungan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Manfaatnya hadir melalui berbagai macam program, Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP," jelas dia.
Sejumlah alokasi anggaran APBN 2027. Foto: Metro TV
Di samping itu, pihaknya juga menetapkan anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp539,7 triliun. Kemudian ada anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp735 triliun.
"Pada tahun ini guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika APBN dan APBD adalah satu kesatuan. Bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat.
"Sinergi pusat dan daerah diarahkan untuk membangkitkan ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote," tutur dia.
Dalam kerangka tersebut, RAPBN 2027 difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN dan satu program pendukung (enabler) yang keseluruhannya meliputi 60 program kerja. Kedelapan klaster PKPN tersebut adalah kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta delapan penurunan kemiskinan.
Sementara itu, program pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Pemerintah kata dia berharap dukungan dan kerja sama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal pelaksanaan APBN tahun anggaran 2027 tersebut.
"Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan mengakselerasi
peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
