“Pengaduan ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan putus sekolah, meski berbegai jalur sudah disedikan. Saya menduga kuat, jumlah riil di lapangan lebih dari 25 kasus, sebab penerima KJP jumlahnya capai ratusan ribu,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.
Ubaid menyebut ini adalah bagian dari gambaran anomali dalam sistem PPDB. Mestinya, penerima KJP sudah mendapat kepastian dari awal, bukan malah masih pontang-panting di tahap akhir.
"Bayangkan saja, pasti ada beberapa orang tua dari penerima KJP ini adalah para pengemudi Jaklingko. Mereka harus peras keringat untuk melayani warga Jakarta tiap hari naik Jaklingko gratis, tapi mencari sekolah untuk anaknya saja mereka harus terlunta-lunta," tutur dia.
Ubaid mengatakan hingga hari ini mereka masih kebingunan mencari sekolah. Dia mendorong Pemprov DKI Jakarta mendengarkan suara dari penerima KJP dan mencarikan sekolah.
"Bukan mereka yang mondar-mandir cari sekolah, tapi Dinas Pendidikan harus buka pengaduan khusus untuk penerima KJP ini dan mencarikan sekolah. Jika tidak, mereka pasti akan putus sekolah karena biaya,” jelas Ubaid.
Dia menuturkan fenomena ini tak hanya di Jakarta. Nasib serupa juga dialami oleh penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di berbagai daerah.
Banyak dari kalangan mereka tidak kebagian bangku sekolah alias gagal dalam seleksi PPDB. Menurut Ubaid, mereka calon potensial putus sekolah.
"Selain karena biaya sekolah di swasta yang mahal, anak dari keluarga ekonomi lemah ini juga banyak yang jadi incaran sindikat pekerja anak. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mendata mereka, siapa saja yang gagal dan mencarikan sekolah buat mereka dengan bebas biaya,” tegas Ubaid.
| Baca juga: Diprotes, Jalur Prestasi PPDB Jakarta Dinilai Tak Punya Indikator Penilaian yang Jelas |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
