Ilustrasi. Foto: MI
Ilustrasi. Foto: MI

PGRI: Setop Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta

Ilham Pratama Putra • 03 September 2021 18:11
Jakarta: Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler. Sekolah swasta dengan jumlah siswa kurang dari 60 orang dalam tiga tahun terakhir, tidak menerima alokasi dana BOS reguler.
 
Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendikbud 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler. Hal ini membuat dikotomi atau perbedaan antara sekolah negeri dan swasta semakin nyata.
 
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, hal itu sangat disayangkan. Pasalnya sekolah swasta seolah disingkirkan, padahal perannya selama ini turut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dikotomi sekolah swasta dan sekolah negeri seperti ini harus dihentikan. Peran sekolah swasta padahal hampir di seluruh kota di Indonesia terus menampung siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri," ujar Unifah dalam konferensi pers daring, Jumat, 4 September 2021.
 
Ketika Permendikbud itu muncul menurutnya, akan mempersulit sekolah swasta. Utamanya bagi sekolah swasta terpencil yang tidak memiliki banyak siswa.
 
Terlebih jika mengingat sekolah swasta itu menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan tersebut menurut dia semakin membuat siswa dari sekolah swasta menjadi termarjinalkan.
 
"Kami mendampingi mereka dari kelompok siswa yang kurang mampu untuk memberikan akses pendidikan, jangan sampai mereka tidak meraih akses dukungan itu. Jika kemudian sekolah tidak menerima dana BOS reguler karena jumlah siswa sedikit, maka anak-anak tadi semakin termarjinalkan," sebut dia.
 
Baca juga: Syarat Sekolah Penerima Dana Bos Minimal Punya 60 Siswa, Praktisi: Langgar Konstitusi
 
Pada kesempatan yang sama, pemerhati pendidikan Doni Koesoema juga sependapat dengan Unifah. Dia mengatakan banyak sekolah swasta yang akan dirugikan akibat hadirnya Permendikbud tersebut.
 
"Peraturan ini diskriminatif, karena untuk sekolah negeri mereka yang di bawah 60 masih dapat dana BOS asal mendapat rekomendasi kepala dinas, ini seperti mengatakan sekolah swasta tidak didukung oleh negara," tutup Doni.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif