Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id
Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id

Tak Sesuai Standar, SMK Penerbangan SPN Dirgantara Beroperasi di Ruko

Pendidikan pendidikan Kekerasan perlindungan anak Sekolah Kekerasan di Sekolah SMK SMK Penerbangan SPN Dirgantara
Citra Larasati • 18 November 2021 13:10
Jakarta:  Tim Gabungan yang terdiri dari Itjen Kemendikbudristek dan KPAI langsung melakukan pengawasan kasus kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara sejak pada 16-19 November 2021. Tidak hanya ditemukan kasus kekerasan, namun juga bangunan sekolah yang tidak sesuai standar karena beroperasi di rumah toko (ruko).
 
Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti mengatakan, pada hari pertama, tim gabungan langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua dan peserta didik yang mengalami kekerasan fisik dan di penjara dalam sel tahanan sekolah di lantai 4 di gedung SMK Penerbangan SPN Dirgantara.
 
Pada hari kedua, Tim gabungan melakukan pengawasan langsung ke SMK Penerbangan SPN Dirgantara yang merupakan rumah toko. Menurut Komisioner bidang Pendidikan KPAI, berdasarkan standar sarana prasarana pendidikan, semestinya gedung sekolah tidak diperkenankan berada di ruko.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:  Miris, KPAI: Leher Siswa SMK Penerbangan SPN Dirgantara Dirantai Seperti Binatang
 
Pada tahun 2018, saat KPAI mendatangi SPN Dirgantara, sel tahanan berada di lantai dasar dan saat kedatangan KPAI dan Kompolnas, sel tersebut sudah dibongkar. Namun, sel serupa kemudian dibangun kembali di lantai 4 gedung sekolah. 
 
Menurut Retno, hasil pengawasan membuktikan bahwa sel tahanan di lantai 4 gedung SMK Swasta Dirgantara atau SPN Penerbangan kota Batam benar adanya. "Sel tersebut  luasnya hanya sekitar 3x2 meter persegi. Kondisi ruangan pengap, lubang udara hanya sekitar 15 cm, diteralis besi," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 November 2021.
 
Sel pernah diisi 10 anak sekaligus, sehingga saat tidur seluruh anak harus berdesak-desakan dengan sirkulasi udara yang sangat buruk bagi kesehatan anak-anak.  Menurut Retno, di dalam sel tahanan ada kamar mandi tanpa pintu.
 
Ada kisah dua anak yang diborgol tangannya sebelahan (masing-masing diborgol hanya satu sebelah tangannya), sehingga, ketika mandi atau buang air besar maupun kecil, harus bersama-sama.
 
Sel tahanan di teralis dari pintu (ditutup triplek) maupun atap, hal ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran, anak-anak yang sedang dalam sel pastilah tidak akan selamat nyawanya. Hal ini sangat membahayakan keselamatan jiwa anak-anak.
 
Saat masuk ke kelas-kelas, kata Retno, kami menemukan ada dua ruang kelas tanpa kursi dan meja untuk belajar, pihak sekolah beralasan bahwa kursi dan meja sedang diangkut ke ruang aula (ruang belajar besar), karena malam hari sebelumnya ada seminar di ruang aula. Hal ini mengindikasi bahwa sarana dan prasarana pembelajaran tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.
 
Sebagian  pendidik yang mengajar juga tidak sesuai dengan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan, karena saat tim gabungan masuk ke salah satu kelas, sang guru sedang mengajar 'human error dalam penerbangan pesawat'.  Namun yang memberikan materi berlatar belakang Strata 1 jurusan tarbiyah alias sarjana agama Islam.
 
Guru pun mengaku mengajar bidang studi Bahasa Indonesia, namun dalam daftar susunan guru tertera mengampu pelajaran agama.  Tim gabungan juga memasuki ruang-ruang asrama yang bebentuk barak diisi 40 anak dengan hanya satu kamar mandi pada lantai tersebut.
 
Tempat tidur sebagian besar tanpa sprei dan bantal tanpa sarungnya. Ruangan tercium bau tidak enak, terutama di lantai 4 tempat menjemur pakaian dan ada kamar mandi atau tempat cuci baju. 
 
Baca juga:  Tak Jera, Siswa 'Dipenjara' di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Bukan Kasus Pertama

Tindak Lanjut  

Dari hasil penggalian dengan para pelapor dan hasil pengawasan langsung ke sekolah, maka sejumlah tindak lanjut akan dilaksanakan oleh Tim gabungan (Itjen Kemendikbudristek, KPAI dan Masyarakat Sipil).  Di antaranya adalah dengan melakukan Rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan terkait SPN Dirgantara Kota Batam, pada Kamis, 18 November 2021 di kantor Gubenur Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun pembahasan rakor di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Adanya indikasi tindakan pidana berupa “Penyekapan” anak dan kekerasan fisik pada peserta didik yang berpotensi kuat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan.
  2. Terkait pelanggaran UU PA, tim gabungan sudah bertemu Propam Polda Kepulauan Riau dan SKPT Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pelaporan. 
  3. Adanya indikasi pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan 8 Standar Pendidikan Nasional.  Maka diperlukan investigasi maupun  audit keuangan Dana BOS dan audit dokumen lain terkait pengelolaan sekolah.
  4. Adanya indikasi proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan standar isi dan kurikulum nasional, maka diperlukan audit lebih mendalam oleh Itjen Kemendikbudristek
KPAI mendorong adanya sanksi tegas bagi sekolah agar ada efek jera, tidak hanya bagi SMK Penerbangan SPN Dirgantara tetapi juga bagi sekolah-sekolah lainnya di Indonesia. "Di antaranya adalah dilarang menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2022/2023, pencabutan bantuan Dana BOS,  atau bisa juga izin operasional sekolah yang tidak diperpanjang lagi," pungkas Retno. 

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif