"Itu saya dorong, yang mau di BLU-kan LPMP dan P4TK," kata Darmaningtyas dalam dalam diskusi daring Potensi BLU Satker Kemendikbud Pasca Pandemi Covid-19, Sabtu, 6 Juni 2020.
Ia menyampaikan Kemendikbud seharusnya bisa memaskimalkan sumber daya yang dimiliki P4TK dan LPMP. Kedua lembaga ini memiliki infrastukur fisik dan non fisik yang cukup lengkap.
Darmaningtyas, Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, juga sudah berniat untuk mengoptimalkan infrastukur di P4TK agar lebih bermanfaat. Misalnya, P4TK IPS di Malang, yang memiliki fasilitas penginapan, namun kosong agenda selama Januari sampai Maret. Menurutnya, itu bisa dikomersialkan bagi wisatawan yang berkunjung ke Malang maupun kota Batu.
"Kota Batu juga tempat tujuan wisata, seringkali wisatawan kesulitan mendapatkan penginapan, tapi infrastruktur yang lengkap itu kosong, Januari sampai Maret, itu penginapan kosong kenapa tidak dikomersialkan, untuk komersialkan, bentuk badan yang tepat BLU," terangnya.
Baca: Kemendikbud Targetkan Tiap Provinsi Miliki Balai Guru Penggerak
P4TK Pertanian di Cianjur juga memiliki lahan yang luas. Darmaningtyas mengatakan tempat itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan perternakan. Lokasi itu pernah jadi tempat pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian.
"Tetapi pemanfaatan dengan pihak luar, ada peraturan kanalisasi P4TK hanya untuk diklat guru," jelasnya.
Ia menyebut P4TK dengan infrastrukturnya bisa menjadi sumber kapital menjadi pendapatan bukan pajak. Sementara untuk LPMP juga bisa dioptimalkan untuk pelatihan guru SD, pasalnya LPMP terletak di seluruh provinsi di Indonesia.
Darmaningtyas menambahkan, guna penjaminan mutu bisa dengan meningkatkan kapasitas Badan Standar Nasional Pendidikan. "Itu sekaligus mengambil peran penjaminan mutu yang selama ini diberikan LPMP," jelasnya.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril merespons positif usulan perubahan kelembagaan menjadi BLU. Menurutnya itu bisa membantu mewujudkan Balai Guru Penggerak.
"BLU itu memberikan cara kerja yang bisa memfasilitasi itu tadi, karena bisa PNS non PNS pelatihan lebih fleksibel, ownership lebih enak tidak terikat regulasi kaku, itu kami lihat sebagai potensi,” ungkap Iwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
