"Maka itu kita hentikan sementara, sampai ada keputusan dari Mendikbud. Saat ini, kami masih koordinasi dengan pihak kementerian," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono, saat menerima perwakilan wali murid di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 19 Juni 2019.
Pertimbangan lainnya, kata Hudiyono adalah tidak sesuainya pendaftar yang diterima meski jaraknya jauh dari sekolah. "Saya kira gubernur bisa memahami keputusan yang kami buat ini. Tapi ingat, ini hanya menghentikan sementara, bukan menghentikan PPDB, apalagi mengubah peraturan menteri (Permen)," Hudiyono.
Baca: Wali Murid Demo Minta Pemerintah Hapus PPDB Sistem Zonasi
Sebelum menghentikan sementara website PPDB, ratusan wali murid dari berbagai tempat di Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka memprotes keras kebijakan pemerintah yang menerapkan PPDB dengan sistem zonasi.
Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan calon peserta didik di Jatim. Karena peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri jadi tertutup oleh sistem zonasi tersebut.
"Padahal, rata-rata pendaftar memiliki nilai yang bagus-bagus. Anak kami nilainya bagus, tapi gagal masuk ke sekolah negeri. Ini tidak adil. Makanya kami mendesak pemerintah untuk menghapus sistem zonasi itu," kata Ratna, salah satu wali murid yang ikut demo.
Sejumlah perwakilan unjuk rasa diterima oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono
Demo ratusan wali murid itu berlangsung damai. Dalam aksinya mereka membawa poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, yakni "Hapus Sistem Zonasi", "Zonasi Bukan Pemerataan Kualitas, Tpu Pembodohan Bangsa", "Jangan Korbankan Anak Untuk Aturan yang Tidak Jelas", "Tiga Tahun Sekolah, Kalah dengan google.maps".
"Anak kami jadi korban meteran zonasi. Karena itu, kami datang kesini untuk memperjuangkan anak kami dan yang lainnya, yang punya nilai bagus tapi gagal masuk sekolah negeri,” ujar Sukamto, warga Kaliasin.
Baca: Jalur Zonasi Masuk SMP Banyak Keluhan
Tak lama kemudian, sejumlah perwakilan unjuk rasa diterima oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim untuk wilyah Kota Surabaya dan Sidoarjo, Karyanto dan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim, Bambang Agus Susetyo.
Pertemuan sempat berlangsung panas, sebelum diputuskan menerima tuntutan pengunjuk rasa. "PPDB sistem zonasi dihentikan sementara sambil menunggu keputusan Mendikbud," kata Agus Susetyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
