Mereka kompak beroasi dengan meneriakkan hapus zonasi. Dalam aksinya, mereka juga membentengkan spanduk bertuliskan "Hapus PPDB Sistem Zonasi".
"Kami ingin pemerintah hapus PPDB Sistem Zonasi. Karena sistem zonasi bukan untuk pendidikan yang baik, malah pendidikan semakin bobrok," kata Sumarni, saat berorasi di depan Gedung Negera Grahadi, Surabaya.
Mereka sadar, PPDB Sistem Zonasi merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Oleh karena itu, aksi dilakukan di Grahadi dengan harapan bisa bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, agar membantu menyuarakan suara masyarakat ke pemerintah pusat.
"Kami ingin Bu Khofifah bisa membantu menyeruakan ke pusat untuk menghapus sistem zonasi," kata Marni.
Wali murid lainnya, Teguh Priatmoko, mengatakan aksi yang mereka lakukan merupakan spontanitas. Teguh mengaku para wali murid resah, dan gelisah terkait sistem zonasi.
"Kami semua mencari kepastian anak-anak kami bisa lolos sistem zonasi PPDB 2019. Kami telah mendaftar, tapi belum ada jawaban anak kami diterima, karena itu kami untuk bergerak. Bahwasannya sistem ini tidak benar," ujar Teguh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
