Terpilih Jadi Anggota Legislatif, Pengurus PGRI Diminta Mundur

Citra Larasati 07 Agustus 2018 18:14 WIB
Politisasi Guru
Terpilih Jadi Anggota Legislatif, Pengurus PGRI Diminta Mundur
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, Medcom.id/Citra Larasati.
Jakarta:  Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi meminta pengurus PGRI yang menjadi anggota legislatif dalam pemilihan legislatif 2019 untuk mundur dari kepengurusannya di organisasi profesi beranggotakan tiga juta guru tersebut.

Unifah mengatakan, aturan ini disepakati oleh PB PGRI dan seluruh kepengurusan PGRI di daerah.  Sekaligus menegaskan bahwa PGRI merupakan organisasi profesi guru yang netral, tidak berpolitik praktis, independen, nonpartisan, dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.


"Kita tidak terafiliasi pada partai politik. Jadi jika pengurus PGRI menjadi anggota legislatif, harus mundur dari kepengurusan dan kehilangan hak suara dalam kongres PGRI," kata Unifah saat Konferensi Pers "Politisasi Guru Menjelang Pilpres, pileg, dan pemilihan anggota DPD RI" usai Rakor dengan perwakilan PGRI dari seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Namun aturan tersebut tidak berlaku bagi pengurus PGRI yang terpilih menjadi anggota DPD RI, karena jabatan DPD RI tidak terafiliasi dengan parpol. "Anggota DPD RI adalah utusan daerah, sedangkan posisi legislatif itu sudah pasti mewakili parpol tertentu," terangnya

Diakui Unifah, tidak sedikit pengurus PGRI baik di pusat maupun daerah yang didekati dan ditawarkan untuk bergabung di partai politik.  Bahkan sebagian besar dari mereka memutuskan menerima pinangan parpol, dan maju dalam pemilihan legislatif, dengan iming-iming bebas mahar dan sebagainya.

"Sebenarnya pengurus-pengurus PGRI ini tidak punya uang, namun memiliki pengaruh yang cukup besar ke masyarakat.  Itu kenapa banyak didekati parpol, ditawari macam-macam," ungkap Unifah.

Baca: Ketum PGRI Keberatan KSPI Masih Jual Nama Pengurusnya

Menurut Unifah, dirinya tidak dapat melarang anggotanya untuk terjun ke politik praktis. Hanya saja, PB PGRI menilai perlu adanya aturan yang jelas bagi anggota dan pengurusnya yang memang memutuskan untuk terjun menjadi anggota legislatif.

Untuk menyosialisasikan aturan ini, PGRI menggelar rapat koordinasi antara PB PGRI dengan pengurus PGRI Provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Dalam rapat tersebut ada sejumlah keputusan yang mengatur posisi PGRI dalam pesta demokrasi yang akan digelar serentak 2019 mendatang. 

Di antaranya pengurus PGRI yang menjadi calon legislatif tidak perlu mengundurkan diri dari keanggotaannya di PGRI.  Namun Unifah melarang keras anggota tersebut menggunakan atribut PGRI dalam kampanye.

Bagi caleg yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak diperbolehkan menjabat sebagai pengurus PGRI, bahkan tidak lagi memiliki hak suara dalam Kongres PGRI. Meski begitu, Unifah memberikan dukungan moral kepada setiap anggotanya yang menjadi caleg, maupun calon anggota DPD RI. "Karena itu adalah hak konstitusional sebagai warga negara, kami tidak bisa melarang," tutup Unifah.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id