Namun, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda melihat, sejauh ini Kemendikbudristek belum tampak berkontribusi untuk menyukseskan program tersebut. Padahal, program ini akan sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
"Ketika isu bahwa pihak pembuat vaksin ini sudah bisa dipakai untuk 12 ke atas, sampai hari ini saya tidak melihat respons cepat Kemendikbudristek dan kementerian lembaga lain untuk membuat skema (pelaksanaan vaksinasi anak)," dalam konferensi pers daring Survei Nasional P2G, Minggu 11 Juli 2021.
Menurutnya Kemendikbudristek mesti hadir, setidaknya membuat skema untuk kapan dimulai dan bagaimana implementasi vaksinasi anak. Sangat disayangkan, lembaga pemerintahan yang menggawangi pendidikan ini tidak merespons upaya percepatan vaksinasi ini.
"Tidak ada respons cepat untuk melahirkan inisiatif dari Kemendikbud, itu tidak ada dan melihat respons cepat sudah siapnya vaksin untuk umur 12. Opini publik yang setuju ini tidak disambut baik Kemendikbud dengan skema-skema. Tidak dimasukkan dalam kebijakan cepat, terintegrasi dan mengubah SKB 4 Menteri, belum ada," tutur Huda.
Baca juga: P2G: Vaksin Covid-19 Diperjualbelikan, Sekolah Jangan Ikut Dagang Vaksin
Jubir Vaksin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia mengatakan, jika program tersebut telah mulai berjalan. Setidaknya 153 ribu anak telah divaksinasi.
"Kalau tidak salah saat ini sudah ada 153 ribu anak yang mendapatkan vaksinasinya," kata Nadia di kesempatan yang sama.
Senada, Nadia juga meminta agar Kemendikbudristek turut mengakselerasi berjalannya vaksin terhadap anak. Atau paling tidak Dinas Pendidikan (Disdik) di daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
"Kunci vaksinasi dunia pendidikan adalah bagaimana koordinasi dan kolaborasi Dinkes dan Disdik di kabupaten kota," tutup Nadia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
