Dirjen Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemenristekdikti Muhammad Dimyati, Kemenristekdikti/Humas.
Dirjen Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemenristekdikti Muhammad Dimyati, Kemenristekdikti/Humas.

Pertumbuhan Riset Indonesia Dahsyat dalam Empat Tahun Terakhir

Pendidikan Riset dan Penelitian
Citra Larasati • 15 Februari 2019 19:23
Jakarta: Pertumbuhan riset Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir berkembang pesat. Padahal, berdasarkan data Kemenristekdikti 2017, anggaran riset Indonesia baru 0,25 persen dari total GDP (Gross Domestic Product) yang jika dirupiahkan besarnya Rp30,8 triliun.
 
Dirjen Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemenristekdikti Muhammad Dimyati bahkan mengakui, angka tersebut berada di bawah Thailand (0,6%), Malaysia (1,6%), dan Singapura (2,2%). Namun, kata Dimyati, jangan lekas-lekas mengecilkan capaian riset yang mampu dihasilkan Indonesia.
 
Dalam kurun waktu 3-4 tahun belakangan ini capaian riset mengalami perkembangan yang luar biasa. "Dalam empat tahun perkembangan riset kita dahsyat, meski alokasi anggaran untuk riset belum besar," ujar Dimyati kepada Medcom.id, di Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setidaknya ada empat indikator yang menunjukkan hasil cemerlang di bidang riset tersebut, yakni indikator publikasi internasional, jumlah paten dan hak cipta, prototype laboratorium maupun industri, serta jumlah startup company (perusahaan rintisan).
 
"Nah terlihat dari empat indikator itu pertumbuhan riset kita sangat dahsyat," terangnya.
 
Baca:Bos Bukalapak: Saya Khilaf
 
Publikasi internasional misalnya, di 2014 Indonesia masih menduduki peringkat empat di kawasan Asia Tenggara dengan 5.550 publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi internasional. Berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.
 
"Waktu itu (2014) kita masih 5.500 publikasi, Malaysia di 28.000 publikasi," sebut Dimyati.
 
Namun di Desember 2018 kemarin, Indonesia melesat di posisi dua, menyalip Thailand bahkan Singapura dengan 30.900 publikasi internasional. Di waktu yang sama, Malaysia berada di posisi pertama dengan 31.900 publikasi ilmiah.
 
"Hanya terpaut 1.000 publikasi saja, padahal di 2014 kita tertinggal jauh," imbuhnya.
 
Kemudian dari jumlah paten yang didaftarkan, Indonesia bahkan lebih hebat lagi, menjadi juara di ASEAN. Pada akhir 2018, jumlah hasil riset dan penelitian yang dipatenkan Indonesia mencapai 2.870 paten meski anggaran baru 0,25% dari total GDP.
 
Menurutnya capaian dahsyat itu disebabkan karena pemerintah berhasil membangun iklim yang subur bagi tumbuhnya riset di Indonesia. Masyarakat, perguruan tinggi, bahkan industri mulai bangkit untuk bersama-sama mendongkrak pertumbuhan riset nasional.
 
Bahkan menurutnya, ketergantungan dunia riset pada APBN mulai berkurang. Dengan kata lain, riset dapat dikembangkan dari sumber dana lain seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
 
"Contohnya SPP mahasiswa, itu juga bisa digunakan sebagian untuk penelitian," ujar Dimyati.
 
Baca:CEO Bukalapak: Banyak yang Salah Mengerti
 
Bahkan tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp990 miliar untuk Dana Abadi Penelitian. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai riset-riset yang lebih fleksibel, karena tidak harus bergantung pada tahun anggaran dan administrasi yang rumit.
 
"DPR sudah menyetujuinya. Dana ini akan bertambah setiap tahunnya," imbuh dia.
 
Kemudian ke depannya, jika RUU Sisnas Iptek (Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sudah disetujui, maka pihak swasta juga bisa lebih leluasa dalam mendukung mendukung perkembangan riset dan penelitian. "Kalau RUU ini sudah jadi UU, maka riset Indonesia bisa lebih melesat lagi," ungkapnya.
 
Keterlibatan swasta, kata Dimyati, menjadi penting untuk ditingkatkan di masa mendatang. Seperti halnya anggaran-anggaran riset di negara-negara maju yang pembiayaannya didominasi swasta.
 
Sebab menurut Dimyati anggaran negara yang dialokasikan untuk riset porsinya sudah mencukupi, mencapai 84 persen dari struktur anggaran riset dunia. "Kita ini anomali, anggaran risetnya didominasi pembiayaan pemerintah. Kalau di negara maju anggaran risetnya didominasi partisipasi swasta. Kita menuju ke sana, jika UU Sisnas Iptek sudah disahkan bisa memberi payung hukum bagi swasta untuk berpartisipasi," tutup Dimyati.
 
Pernyataan Dimyati sekaligus menjawab cuitan Pendiri Bukalapak Achmad Zaky yang diunggah di akun Twitter-nya pada Rabu, 13 Februari 2019. Zaky di akun Twitter-nya mengkritisi soal kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan yang dikucurkan Indonesia.
 
Ia juga menyinggung soal program Industri 4.0 yang saat ini digalakkan pemerintahan Joko Widodo. Yang membuat cuitannya ramai di media sosial, Zaky menyinggung soal keterpilihan presiden. Berikut cuitan lengkap yang sudah ia hapus di akun @Achmadzaky:
 
Omong kosong Industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD)
1. US 511B
2. China 451B
3. Jepang 165B
4. Jerman 118B
5. Korea 91B
11. Taiwan 33B
14. Australia 23B
24. Malaysia 10B
25. Spore 10B
43. Indonesia 2B
Mudah2an presiden baru bisa naikin.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif