Lonjakan ini menjadi angin segar bagi para pendidik, terutama guru non-ASN yang menerima peningkatan anggaran cukup drastis. Suharti menyebut komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari kesejahteraan tenaga pengajar.
Guru Non-ASN Terima Kenaikan Anggaran
Suharti memaparkan, untuk tunjangan yang dikelola pemerintah pusat bagi guru non-ASN tahun 2026 disediakan anggaran Rp14,1 triliun. Angka ini melonjak dari tahun 2025 yang hanya Rp12,48 triliun."Ada tunjangan profesi untuk guru non-ASN, kami sediakan 11,58 triliun. Kemudian untuk yang tunjangan khusus untuk non-ASN, kita sediakan sekitar 723,5 miliar, dan juga untuk insentif guru non-ASN, ini meningkat menjadi 1,8 triliun tahun ini. Tahun 2025 totalnya hanya 12,48 triliun, jadi meningkat banyak," rinci Suharti saat Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa, di Tangerang Selatan, Senin, 2 Maret 2026.
Alokasi untuk Guru ASN di Daerah Ikut Naik
Tak hanya guru non-ASN, guru ASN di daerah juga menerima porsi kenaikan. Suharti menjelaskan, alokasi tunjangan untuk guru ASN tahun 2026 mencapai Rp74,76 triliun, naik dari Rp70,06 triliun di tahun 2025."Untuk tunjangan guru ASN tahun 2026 kami alokasikan 74,76 triliun rupiah. Meningkat dari tahun 2025 yang sebanyak 70,06 triliun rupiah. Jadi itu mencakup tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan khusus guru, dan juga dana tambahan penghasilan guru," tambahnya.
Dengan demikian, total anggaran tunjangan guru yang dikelola pusat dan daerah mencapai sekitar Rp88,86 triliun untuk tahun 2026.
Guru Paruh Waktu Masuk Kategori ASN
Menyoal guru paruh waktu atau P3K paruh waktu, Suharti memberikan klarifikasi mengenai status mereka. Berdasarkan definisi Kementerian PANRB, guru tersebut masuk kategori ASN, namun skema penggajiannya berada di pemerintah daerah."Kalau definisi dari Kemenpan-RB, guru PPPK paruh waktu itu masuk kategori ASN. Jadi ini sedang dalam proses pembahasannya bersama Kemenpan-RB untuk penanganan mereka. Untuk penggajiannya ada di pemerintah daerah," jelasnya.
Di luar anggaran guru, Suharti menegaskan program prioritas lain seperti revitalisasi sekolah dan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang TK tetap berjalan. Pemerintah mengusulkan 888.000 anak TK untuk menerima PIP tahun 2026.
"Program Indonesia Pintar tahun 2026 kita perkuat, kita perlebar cakupannya. Dari yang semula hanya SD, SMP, SMA, dan SMK, menjadi tambahannya TK juga kita masukkan. Jadi 888.000 anak TK sudah kita usulkan, sudah kita alokasikan anggarannya," ujar Suharti.
Dengan lonjakan anggaran ini, pemerintah berharap kesejahteraan guru semakin meningkat dan berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
| Baca juga: 50% Sekolah Terpapar Lebih dari 1 Ancaman Bencana, Cek Panduan SPAB Terbaru di Sini |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
