“Sistem dibuat tidak memunculkan kesempatan untuk korupsi. Diimplementasikan menyeluruh, butuh kerja keras, konsisten, dan dukungan semua pihak,” kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko saat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Town Hall Meeting Sekretariat Utama BRIN bertema Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik BRIN dikutip dari laman brin.go.id, Kamis, 25 Agustus 2022.
Plt Sekretaris Utama BRIN Nur Tri Aries Suestiningtyas menyebut Town Hall Meeting Sekretariat Utama BRIN digelar guna memberikan pencerahan dan motivasi pada seluruh karyawan di lingkungan Sekretariat Utama. Khususnya meningkatkan pengetahuan dalam memberikan pelayanan publik terbaik menuju pelayanan prima BRIN.
Staf ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Muhammad Imanuddin mengingatkan kejahatan korupsi terjadi bila ada niat dan kesempatan. “Niat itu ada dalam diri individu, sedangkan kesempatan tercipta oleh sistem yang dibentuk oleh Kepala BRIN. Dua hal inilah, yang harus diperhatikan,” tegas dia.
Imanuddin menyebut terkait layanan organisasi pada masyarakat, baik buruknya harus melalui survei. Pengelolaan penyampaian pengaduan layanan hampir seluruh kementerian dan lembaga menggunakan SP4N LAPOR.
”Layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara nasional dengan laman akses website. Inovasi pelayanan Indonesia telah diakui dunia bahkan mendapat beberapa penghargaan internasional," tutur dia.
Imanuddin memaparkan prinsip Indeks Pelayanan Publik (IPP), ialah keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas. Target IPP pada 2023 adalah 3,6 dan target 2024 sebesar 3,75. Transparency Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2021 meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100.
"Hal penting lainya, setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki forum konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat,” ujar dia.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Novianthi menjelaskan KPK membentuk sistem trisula pemberantasan korupsi, yaitu Pencegahan dengan membuat sistem kerja yang baik. Lalu, Pendidikan dengan membangun nilai, menciptakan budaya anti korupsi. Serta, Penindakan dengan tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu.
Dian memaparkan IPK Indonesia menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International. “Skor IPK tinggi menunjukkan negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah. Sebaliknya, skor IPK rendah menunjukkan, negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi,” papar Dia.
Dia menyebut ada tujuh jenis tipikor, yaitu kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan. Perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.
“Terkait dengan integritas, KPK mempunyai 9 nilai antikorupsi, yang disingkat menjadi Jumat Bersepeda KK. Artinya, jujur, mandiri, tanggungjawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” ujar Dian.
Dia menuturkan hal penting lainnya adalah kunci diri pencegahan korupsi. "Jangan mau menjadi korban, jangan mau menjadi pelaku. Patuhi kode etik profesi, dan internalisasikan integritas dalam diri, juga organisasi,” tegas Dian.
| Baca juga: Penerima BRIN Sarwono Award 2022, dari Keluarga Pedagang Pasar Kini Ilmuwan Besar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
